MIPI gelar diskusi peningkatan kualitas layanan publik

Kemudian mensinergikan antara organisasi yang saling berhimpitan kinerja-nya juga akan sulit untuk menemukan titik temu-nya

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar diskusi yang dikemas dalam Webinar Nasional bertajuk "Paradigma Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik".

Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu, mengharapkan kegiatan itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintahan daerah.

Acara itu dibuka langsung Ketua Umum MIPI yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, dan diisi oleh James R Pualilin yang merupakan Wakil Sekjen Pengurus Pusat MIPI periode 2016-2021 sekaligus Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan IPDN.

Acara dipandu dan dimoderatori oleh Ramadiah Arifah itu juga menghadirkan Dosen IPDN Kampus Jakarta, Ahmad Averus yang bertindak sebagai penanggap.

James R Pualillin dalam kesempatannya memaparkan, struktur birokrasi akan memberikan pengaruh pada kualitas pelayanan. Apalagi, struktur yang cenderung gemuk dapat membuat kualitas pelayanan dan cara bekerja-nya akan sangat lamban.

"Karena mekanisme koordinasi-nya juga akan sangat susah. Kemudian mensinergikan antara organisasi yang saling berhimpitan kinerja-nya juga akan sulit untuk menemukan titik temu-nya," ucap James.

Dia mengatakan masalah kelemahan yang dialami birokrasi saat ini adalah masalah skill. Menurut dia yang dibutuhkan saat ini adalah birokrasi yang bukan sekadar terjebak dengan struktur jabatan dan kepangkatan, yakni birokrasi yang mampu memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Dewan Penasihat MIPI: Etika jadi pilar ketiga tegaknya pemerintahan

Baca juga: Dirjen Politik dan PUM Kemendagri terpilih jadi Ketua Umum MIPI

Namun lanjut dia sayangnya pada praktiknya sering menempatkan seseorang birokrat selalu mempertimbangkan karena faktor kepangkatan dan terkadang mengabaikan skill dan kompetensi.

"Namun, hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang," ujarnya.

James juga sangat mendukung upaya Presiden Jokowi yang berusaha memudahkan dan mengefisiensikan layanan publik dengan memotong mata rantai birokrasi yang sangat panjang. Menurutnya, kinerja pelayanan itu harus mampu membuat masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap sebuah pelayanan publik.

Poin terpenting-nya kata dia bukanlah soal kesempurnaan dalam kebijakan khususnya dalam pelayanan publik, tapi bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang bersifat adaptif.

Menurut dia layanan birokrasi harus mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi lingkungan pemerintahan saat ini juga terkena dampak pandemik COVID-19. Hal itu membuat cara-cara kerja pelayanan dalam pemerintahan harus bersikap adaptif.

Sehingga, lanjut dia cara bekerja birokrasi jadi tidak kaku, lebih bersifat fleksibel dan adaptif yang mengacu pada aturan regulasi, tetapi mampu melahirkan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang adaptif.

"Nah untuk itu harus kita dorong inovasi pemanfaatan teknologi dan kolaborasi, karena tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa kolaborasi, maka saya yakin pendekatan kita untuk mencapai sebuah kepuasan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ini tidak akan tercapai," tutur-nya.

Menurut dia pelayanan masyarakat tidak pernah bersifat statis, tapi selalu berpikir ke depan berpikir lagi dan berpikir lintas batas.

"Sehingga kita perlu menciptakan tata kelola manajemen pelayanan pemerintahan yang sangat dinamis dan didasari oleh nilai budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik," ucap-nya.

Baca juga: PT MIPI diduga rekayasa laporan penanaman modal