Akhir Moratorium Permukiman Ancam Perdamaian Timteng

Jerusalem (ANTARA News) - Pembekuan 10 bulan pembangunan permukiman baru warga Yahudi di atas tanah rakyat Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat berakhir pada Ahad tengah malam.

Kondisi itu membahayakan proses perundingan perdamaian Palestina-Israel kurang dari sebulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menfasilitasi perundingan tersebut.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berulang kali mengatakan bahwa dia akan meninggalkan meja perundingan perdamaian langsung dengan Israel itu jika pembekuan pembangunan itu tidak dilanjutkan.

Presiden Obama telah meminta Tel Aviv agar melanjutkan pembekuan itu namun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak berniat melanjutkan moratorium pembangunan permukiman tersebut.

Sebaliknya, Netanyahu --yang pemerintahnya didukung partai-partai pro-pembangunan permukiman-- hanya menawarkan pembatasan bangunan baru ketimbang perintah perpanjangan moratorium tersebut.

Para pejabat Israel dan Palestina bertemu para diplomat AS di New York pada akhir pekan. Ketiga pihak berusaha menemukan solusi dan menghindari kegagalan proses perundingan yang telah berjalan.

"Kami melakukan apa saja yang kami bisa untuk mempertahankan semua pihak yang terlibat dalam perundingan langsung ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS P.J. Crowley.

Terkait dengan upaya mempertahankan momentum perundingan perdamaian langsung Palestina-Israel yang dijembatani AS itu, Crowley mengatakan, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, bertemu Presiden Abbas sekitar setengah jam hari Sabtu.

Beberapa sekutu PM Netanyahu, termasuk anggota mesin politiknya di Partai Likud, berencana meletakkan batu pertama bagi pembangunan rumah baru di daerah pemukiman terpencil Revava di Tepi Barat utara sebagai tanda berakhirnya masa pembekuan pada Minggu tengah malam.

Sedikitnya 430 ribu orang warga Yahudi tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Menurut hukum internasional, ratusan permukiman yang dibangun di atas tanah rakyat Palestina Arab yang dirampas Israel pada Perang 1967 itu ilegal.

Namun Israel melanggar ketentuan hukum internasional itu. Pihak Palestina menegaskan pemukiman-pemukiman warga Yahudi menyulitkan mereka mewujudkan negara yang memiliki masa depan.

Persoalan permukiman dipandang Palestina sebagai salah satu penghambat utama proses pencapaian perdamaian apapun dengan Israel.

Ketika menanggapi masalah itu, Presiden Mahmoud Abbas pun telah mengultimatum Israel dengan meminta Tel Aviv memilih antara "perdamaian dan pembangunan permukiman baru".

Sikap tegas Palestina itu disampaikan Abbas dalam pidatonya di depan Sidang Umum PBB hari Sabtu.

Pemimpin Palestina itu mengatakan pilihan tersebut harus diambil jika Tel Aviv menginginkan suksesnya perundingan internasional.

Abbas juga mengutuk apa yang disebutnya "mentalitas ekspansi dan dominasi" yang mengontrol kebijakan-kebijakan Israel.

Pemerintah Israel sejauh ini tetap mendukung proyek pembangunan pemukiman baru bagi warga Yahudi di atas tanah rakyat Palestina yang ada di Jerusalem.

Namun Abbas juga menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) yang berupaya membantu keberhasilan proses politik untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh dana dil di Timur Tengah.(*)

Reuters/R013/C003