Sepekan, Pajak pendidikan hingga DPR batasi kehadiran rapat

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik sepekan menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan rencana pengenaan pajak pendidikan bertentangan dengan tugas negara hingga DPR batasi kehadiran rapat hanya 20 persen-25 persen.

Berikut lima berita politik sepekan terakhir yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Wakil Ketua DPR: Pajak pendidikan bertentangan dengan tugas negara
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan rencana pengenaan pajak pendidikan jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan bertentangan dengan tugas negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selengkapnya baca di sini

Kemendagri: 39 ribu desa sudah bangun posko PPKM mikro
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sebanyak 39 ribu desa atau kelurahan telah membangun posko pengendalian COVID-19 pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Selengkapnya baca di sini

Survei CPCS: Demokrat-PKS-PSI favorit pemilih milenial
Hasil survei yang dilakukan oleh Center for Political Communication Studies (CPCS) menyebutkan, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi favorit pemilih milenial dan gen Z.

Selengkapnya baca di sini

Bogor siagakan Satpol PP di tiap desa tangani lonjakan kasus COVID-19
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyiagakan petugas Satpol PP di setiap desa dan kelurahan sebagai langkah untuk menangani lonjakan kasus penularan COVID-19 di wilayahnya.

Selengkapnya baca di sini

DPR batasi kehadiran rapat hanya 20-25 persen
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis sore menyepakati membatasi tingkat kehadiran rapat di tiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 20 hingga 25 persen yang akan diberlakukan hingga akhir Juni 2021.

Selengkapnya baca di sini