ASPAC segera bicarakan desain RTH bersama korban likuefaksi Balaroa

konsep RTH berbasis mitigasi bencana sekaligus sebagai ruang publik multifungsi di antaranya fasilitas bermain ramah anak untuk warga Balaroa yang tinggal huntap dan sekitarnya.

Palu (ANTARA) - United Cities and Local Governments Asia-Pasific (UCLG ASPAC) yaitu Asosiasi Pemerintah Daerah Asia Pasifik segera melaksanakan Focus Group Discussion bersama korban gempa dan likuefaksi Kelurahan Balaroa guna membahas desain ruang terbuka hijau di hunian tetap kelurahan tersebut.

"Dari hasil pertemuan dengan Pemerintah Kota Palu, rencana pembangunan RTH sudah disetujui. Kami tinggal menunggu surat dukungan Pemkot Palu kemudian memulai Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat Balaroa, setelah itu masuk proses perencanaan dan pembangunan," kata Safinah, Field Officer UCLG ASPAC yang dihubungi, di Palu, Sabtu.

Dia menjelaskan, konsep RTH berbasis mitigasi bencana yang dibangun nanti, sekaligus sebagai ruang publik yang bersifat multifungsi dengan sejumlah fasilitas, salah satu di antaranya yakni fasilitas bermain ramah anak untuk warga Balaroa yang tinggal huntap dan sekitarnya.

Rencananya, jika Pemkot telah mengeluarkan surat dukungannya dalam waktu dekat, maka diproyeksikan pembangunan ruang terbuka tersebut selesai pada September 2021.

"UCLG ASPAC bersama UN-HABITAT membangun kerja sama dalam rangka pemberdayaan dan pendampingan ekonomi korban bencana yang tinggal di huntap tersebut melalui skema Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditarget rampung pada Juni 2022," ujar Safinah.
Baca juga: Korban likuefaksi Balaroa minta kejelasan ganti untung tanah
Baca juga: Menanti kepastian relokasi korban likuefaksi Petobo-Balaroa

Ia mengemukakan, UCLG ASPAC belum menentukan lokasi pembangunan RTH tersebut difokuskan pada satu tempat atau terpisah-pisah, sebab tergantung kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, sebelum ke tahapan pembangunan, pihaknya akan menggelar FGD bersama warga setempat untuk membahas desain dengan konsep partisipatif dan kebutuhan lainnya.

Meski begitu, apa yang telah direncanakan tetap harus mengacu pada aturan Pemkot Palu, sebagai mana syarat perencanaan RTH Dinas Perumahan dan Permukiman Palu, 30 persen ruang yang berada di kawasan huntap tersebut boleh dimanfaatkan untuk ruang terbuka, dan 70 persen lainnya untuk permukiman.

"Konsep semacam ini sudah ada di beberapa Kota di Indonesia dan juga beberapa kota di seluruh Negara Asia-Pasifik," ucap Safinah.

Ia menambahkan, project pembangunan ruang terbuka tersebut direncanakan berlangsung tahun lalu, namun karena pandemi COVID-19 masih berkepanjangan, sehingga rencana tersebut tertunda, dan baru bisa berjalan tahun ini.

"Kami sudah lama terlibat dalam pemulihan pascabencana Palu, sejak fase awal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi," demikian Safinah.
Baca juga: Sebagian korban bencana telah tempati hunian tetap Balaroa Palu
Baca juga: Pemerintah didesak tetapkan Petobo-Balaroa sebagai lokasi relokasi