Kendari (ANTARA) - Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) khawatir tenaga kesehatan (nakes), khususnya yang menangani langsung pasien COVID-19 di rumah sakit itu bakal mogok kerja.
Direktur RSUD Kendari Sukirman di Kendari, Jumat, mengatakan merasa khawatir akan adanya mogok kerja yang dilakukan para nakes yang berstatus honorer dan relawan sebab insentif mereka belum terbayarkan sejak Oktober 2020 hingga hari ini.
"Sejak Oktober 2020 sampai sekarang belum ada pembayaran jasa atau insentif tenaga kesehatan. Jadi ini yang membuat kekhawatiran. Takutnya, pasien membludak, nakes tidak mau menangani pasien. Tentu juga itu bukan salah mereka," kata Sukirman.
Ia menyatakan sampai saat ini belum ada kepastian kapan insentif nakes yang sudah sekitar 10 bulan lamanya belum dibayar. Padahal, seluruh nakes yang ada sangat mengharapkan insentif tersebut.
Baca juga: DPRD Makassar: Insentif nakes dari Pemkot masih kurang Rp8 miliar
Baca juga: Kemenkes: Insentif tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet dalam proses
"Belum ada kepastian, yang ada hanya janji-janji saja dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kasihan mereka (nakes). Kalau mereka mau mogok, ya, wajar dan saya tidak bisa apa-apa, karena saya tidak punya uang transpor, tidak ada uang makan," tutur Sukirman.
Ia berharap apa yang menjadi hak nakes bisa segera dibayarkan, mengingat saat ini pasien COVID-19 mengalami tren kenaikan dalam dua pekan terakhir.
"Bagaimana kita mau menekan, mau memaksa mereka, caranya pake apa? Sementara hak mereka tidak dipenuhi. Kalau pegawai, pasti mereka ada gaji. Kalau mereka (honorer) tidak diberi transpor, tidak ada uang makan, tidak mungkin mereka mau bertahan. Apalagi ini sudah sembilan bulan," tutur dia.
Ia menyampaikan, saat ini RSUD tersebut tengah menangani sembilan orang pasien COVID-19 rawat inap.
Kepala Ruang Inap Infection Center Amrilis RSUD Kendari Hardia mengaku bahwa ia dan rekan sejawatnya khususnya yang menangani pasien COVID-19 terakhir menerima insentif pada Agustus 2020 lalu.
"Dari September 2020 sampai sekarang ini belum ada yang kami terima," kata dia.
Ia menyebutkan bahwa jasa pelayanan serta insentif nakes yang menangani langsung pasien COVID-19 di RSUD Kendari berjumlah 27 orang dengan rincian honorer 16 orang, relawan tujuh orang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) empat orang belum dibayarkan terhitung sejak September 2020 sampai sekarang.
"Kasus mulai naiki lagi, kalau kami sebagai PNS sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami, tapi mereka yang honor dan relawan tentu yang diharapkan insentif itu. Apalagi mereka sudah bersabar cukup lama. Makanya saya tidak jamin mereka mau bertahan, kalau hak mereka belum dibayarkan," ujar Hardia.
Ia berharap, apa yang menjadi janji pemerintah bisa direalisasikan secepatnya. Sehingga semangat nakes bisa terpacu kembali untuk menangani pasien COVID-19.
"Kami masih menunggu dan diminta terus bersabar, belum ada kepastian. Itu pun janjinya masih mengambang. Coba ada kepastian, mungkin bisa kami tunggu. Tapi saya tidak tahu ke depan nakes mau bertahan atau tidak," ujar Hardia.*
Baca juga: Kemenkes paparkan insentif nakes penanganan COVID-19
Baca juga: Kemenkes: Pencairan tunggakan insentif nakes 2020 capai Rp581 miliar
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
