Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN segera mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar yang terus melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar.
"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN," kata Sukamta di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya terkait tindakan militer Myanmar yang membakar ratusan rumah di desa Kinma wilayah Magway yang hanya menyisakan 10 dari 237 rumah yang masih berdiri.
Sukamta menilai kondisi junta militer yang tidak menghentikan kekerasan, menjadi sinyal bahwa ASEAN tidak memiliki taji dalam konflik kemanusiaan di negara anggotanya. Karena itu menurut dia, Indonesia sebagai negara besar harus mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar.
Baca juga: Korea Utara beri bantuan keuangan pertama untuk Myanmar sejak 2005
Baca juga: Hadiri persidangan, Suu Kyi tampak tidak sehat
Politisi PKS itu mengusulkan beberapa langkah lebih tegas dan keras yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.
“Pertama, langkah diplomasi terus digalakkan baik melalui ASEAN dengan mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi," katanya.
Kedua menurut dia, memutuskan hubungan kerjasama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan junta militer Myanmar; dan ketiga, membawa masalah Myanmar ke sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan.
Sukamta menilai langkah-langkah tersebut perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan karena instabilitas di Myanmar bisa terbentuk.
Dia mengatakan berbagai langkah tersebut juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.*
Baca juga: Persidangan Suu Kyi dimulai di Myanmar
Baca juga: Komisioner HAM PBB peringatkan peningkatan kekerasan di Myanmar
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
