Tokyo (ANTARA News/Reuters) - Kementerian luar negeri Jepang, Jumat, mengkonfirmasikan empat warga Jepang ditahan di China atas tuduhan melanggar undang-undang China berkaitan dengan perlindungan fasilitas militer, saat ketegangan meningkat antara dua negara ekonomi terbesar Asia itu.

Kedua negara telah terlibat dalam sengketa panas yang meningkat dipicu oleh penahanan Jepang terhadap seorang kapten kapal penangkap ikan China yang kapalnya menabrak kapal patroli Jepang awal bulan ini di perairan dekat pulau-pulau yang kedua negara sengketakan.

Para pengamat mengatakan sengketa kapal penangkap ikan itu sebagian besar menyangkut kedaulatan atas satu daerah yang kaya sumber gas alam.

Kepulauan itu dikenal Diaoyu di China dan Senkaku di Jepang.

"Kami telah diberitahu alasan bagi penahanan empat warga Jepang itu karena melanggar undang-undang China menyangkut proteksi fasilitas-fasilitas militer," kata Hidenobu Sobashima, wakil juru bicara kementerian luar negeri.

"Kami akan memantau dengan seksama perkembangan-perkembangan itu. Kami diberitahu mereka melanggar hukum China dan kami perlu memantau dengan seksama tentang keputusan yang akan diambil," tambahnya.

Kepala sekretariat kabinet Jepang Yoshito Sengu, mengomentari masalah itu, mengatakan bagi kedua negara penting membantu hubungan strategis, saling bermanfaat itu-- satu isyarat hubungan ekonomi yang kuat yang berisiko jika pertikaian itu memburuk.

Kantor berita China Xinhua, Kamis memberitakan: "pihak keamanan negara di Shijiazhuang, ibu kota Hebei, telah melakukan tindakan terhadap empat warga Jepang itu sesuai dengan undang-undang setelah menerima satu laporan tentang kegiatan-kegiatan ilegal mereka." Pihak keamanan itu tidak merinci lebih jauh.

Seorang juru bicara Fujita Corp Jepang, satu perusahaan konstruksi tidak terdaftar, mengatakan lima karyawan mereka hilang di China-- empat warga Jepang dan seorang warga China. Tetapi mereka tidak memiliki informasi kuat tentang keberadaan mereka.

Ia mengatakan para karyawan itu berada di China sehubungan dengan satu proyek untuk membuang senjata-senjata kimia militer Jepang yang ditinggalkan di China pada akhir Perang Dunia II.

Pekan ini, Perdana Menteri China Wen Jiabao mengancam tindakan balasan terhadap Jepang kecuali negara itu membebaskan seorang kapten kapal nelayan yang Tokyo tuduh menabrak dua kapal penjaga pantai Jepang.

Pada Kamis, Kementerian Perdagangan China membantah berita surat kabar AS The New York Times yang mengatakan China melarang pengiriman barang-barang tambang langka ke Jepang.

Para pengusaha barang tambang langka China maupun Jepang yang dihubungi Reuters mengatakan mereka tidak tahu tentang larangan itu, tetapi kuota ekspor barang tambang tidak berlaku lagi, yang melambatkan perdagangan.

China sudah membatalkan pertemuan-pertemuan diplomatik dan pertukaran kunjungan oleh para mahasiswa Jepang untuk memprotes penahanan kapten kapal penangkap ikan itu.

(H-RN/H-AK/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010