Kemendagri dorong percepatan penyerapan belanja daerah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan penyerapan belanja di daerah dengan melakukan berbagai monitoring dan rapat koordinasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hingga 11 Juni 2021 realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terpantau masih rendah. Padahal, akhir Juni 2021 pemerintah telah menargetkan realisasi belanja minimal 40 persen.

Hudori mengatakan alokasi dan realisasi APBD per 11 Juni 2021 menunjukkan realisasi belanja secara akumulatif belum memenuhi target.

“Saya mohon, sekarang ini kita sudah memasuki bulan Juni dan masih ada waktu mungkin sekitar 10 hari, kurang untuk merealisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Kita harapkan lebih tinggi lagi,” kata Hudori.

Menurut dia, realisasi APBD provinsi per tanggal 11 Juni 2021 rata-rata sebesar 26,40 persen. Sedangkan realisasi belanja kabupaten kota terbilang rendah ketimbang rata-rata belanja provinsi, yakni sebesar 23,70 persen.

Belanja Provinsi Gorontalo yang mencatatkan realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lain, yakni 39,16 persen, sementara untuk belanja kota/kabupaten, realisasi tertinggi dicatatkan Kabupaten Bandung Barat yang telah mencapai 44,73npersen.

Meski demikian, menurut Hudori, masih banyak daerah lain yang realisasi belanjanya perlu mendapatkan perhatian.

“Bagi daerah yang realisasinya masih kecil, kami berharap harus segera dilakukan percepatan realisasi, ini sudah akan berakhir kuartal kedua, saya mohon kepada teman-teman kabupaten/kota untuk mempercepat penyerapan APBD 2021,” ucapnya.

Padahal, menurut dia, Kemendagri telah melakukan langkah strategi percepatan realisasi APBD, di antaranya dengan memberikan konsultasi dan bimbingan bagi pemda yang akan melakukan perubahan anggaran.

Tujuan bimbingan, katanya, agar penggunaan anggaran dijamin lebih efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ia meminta pemda segera merealisasikan belanja untuk penanganan COVID-19, jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, dukungan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, serta mendorong penyelesaian refocusing dan realokasi APBD 2021.