Obama Desak Arab dan Israel Dukung Perundingan Perdamaian

PBB (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Kamis medesak Israel memperpanjang pembekuan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Obama juga minta negara-negara Arab agar berusaha menjalin hubungan dengan Israel untuk membantu melancarkan perundingan perdamaian.

Saat berbicara di sidang majelis Umum PBB, tiga pekan setelah para pejabat Israel dan Palestina memulai kembali perundingan, Obama mendesak para pemimpin dunia meyakinkan bahwa "saat ini berbeda" dari usaha-usaha sebelumnya yang gagal untuk menghentikan konflik enam dasawarsa itu.

Presiden AS itu berbicara pada pembukaan sidang tahunan Majelis Umum PBB yang beraggotakan 192 negara itu di tengah-tengah pertentangan internasional mengenai masalah-masalah mulai dari program nuklir Iran sampai pada sengketa maritim antara Jepang dan China dan percekcokkan mata uang AS-China.

Dalam perundingan di sela-sela pertemuan PBB itu, Obama mendesak Perdana Menteri China Wen Jiabao untuk melakukan tindakan segera mengatasi sengketa mengenai nilai mata uang yuan.

Presiden AS itu juga mengemukakan kepada Iran bahwa AS tetap terbuka bagi diplomasi untuk menyelesaikan masalah-masalah menyangkut program nuklirnya, yang Washington tuduh bertujuan untuk membuat senjata nuklir, kendatipun tuduhan itu dibantah Teheran.

Tetapi permusuhan AS-Iran kembali meningkat segera setelah Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengemukakan dalam sidang Majelis umum PBB, Kamis bahwa sebagian besar orang yakin pemerintah AS berada di belakang serangan 11 September 2001 di World Trade Center New York dan Pentagon yang menewaskan sekitar 3.000 orang itu.

Pernyataan itu memicu delegasi-delegasi AS dan sejumlah negara Eropa meninggalkan ruang sidang itu. Pada masa lalu tindakan serupa juga dilakukan para delegasi tersebut sewaktu Ahmadinejad berpidato di PBB bernada anti AS da anti Israel.

Berbicara sekitar 6km dari lokasi Ground Zero tempat World Trade Center berada, Ahmadinejad tidak mengisyaratkan keinginan Iran untuk menjawab tawaran Obama bagi satu penyelesaian diplomatik menyangkut sengketa nuklir itu.

Obama dalam pidatonya hampir setengah jam menyangkut konflik Israel-Palestina.

Perundingan-perundingan yang ditengahi AS itu berada dalam bahaya ambruk sebelum dimulai karena masa berlaku pembekuan sementara pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diberlakukan sepihak oleh Israel berakhir 30 September.

Israel sejauh ini tetap menolak mempertahankan pembekuan itu -- dan Palestina mengancam menolak berunding jika pembekuan itu tidak diperpanjang --mengancam perundingan yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah utama dalam konflik itu dalam satu tahun.

"Kami yakin pembekuan itu akan diperpanjang," kata Obama. "Kami juga yakin bawa perundingan akan dilakukan sampai rampung ... Kini saatnya untuk mengambil kesempatan ini, jangan dibiarkan lewat."

Obama, yang membawa para pemimpin Isreal dan Palestina bertemu di Washington 2 September untuk memulai kembali perudingan langsung setelah 20 bulan terhenti mendesak negara-negara Arab yang mendukung Palestina memberikan dukungan politik dan keuangan.

Ia mengatakan negara-negara Arab "harus menghentikan usaha untuk menghancurkan Israel" dan melakukan tindakan-tindakan nyata "menuju pada normalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kabinet koalisinya didominasi partai-partai pro pemukim, mengatakan ia tidak akan memperpanjang pembekuaan pembangunan permukiman tetapi dapat membatasi luas pembangunan di sejumlah permukiman.

Delegasi Israel absen dari sidang PBB itu, tetapi seorang juru bicara misi Israel untuk PBB mengatakan hal itu disebabkan hari libur Yahudi Sukkoth. "Itu bukan satu pemboikotan," katanya.

Uni Afrika mendesak PBB menangguhkan tuduhan-tuduhan genosida dan kejahatan perang terhadap pemimpin Sudan, dan memperingatkan hal itu dapat menggoyahkan negara terbesar Afrika itu dan membahayakan referendum di wilayah selatan negara itu mendatang.

Presiden Malawi Bingu wa Mutharika menyerukan penundaan setahun kasus yang dituduh Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Presiden Omar Hassan al Bashir, yang dituhdu terlibat kejahatan perang di wilayah Darfur, Sudan barat.
(H-RN/M043)