New York (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengakui penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks dan multidimensional, mengingat komposisi penduduknya yang beragam status sosial dan ekonomi serta geografis yang tersebar.
"Persoalan penanggulangan kemiskinan kompleks dan merupakan tantangan yang cukup berat," kata Wapres Boediono kepada pers, di New York, Amerika Serikat, Kamis atau Jumat dini hari waktu Indonesia.
Hal tersebut dikatakan saat konferensi pers yang dipimpin terkait kegiatannya dalam kunjungan ke New York yang juga diikuti Menlu Marty Natalegawa, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Ketua Unit Kerja bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto serta Dubes RI untuk AS Dino Patti Djalal.
Wapres di New York pada hari ini mengikuti diskusi meja bundar yang diadakan oleh Clinton Global Initiative (CGI) dan Boediono dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa butir pemikiran mengenai pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan.
Menurut Wapres, penanggulangan kemiskinan di Indonsia berfokus pada perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui perbaikan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Indonesia, kata Boediono, telah menyediakan anggaran dana 20 persen dari anggaran pendidikan untuk perbaikan kualitas pendidikan disamping menyediakan layanan dasar kesehatan untuk orang miskin secara cuma-cuma melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
"Saat ini pemerintah juga menyiapkan perubahan layanan sistem jaminan kesehatan berbasis asuransi yang mencakup seluruh penduduk sesuai amanat UU Sistem jaminan Sosial Nasional.
Dikatakan Wapres pula masalah kemiskinan bukan hanya dialami oleh Indonesia tapi juga merupakan masalah global.
Total, kata Boediono, masih ada 1,37 miliar penduduk dunia tergolong miskin, 30 juta orang diantaranya berada di Indonesia, 465 juta orang di India, 208 juta orang di China, Asia 957 juta orang.
"Di Indonesia juga masih banyak penduduk yang masih rawan untuk jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan," kata Boediono.
Wapres juga menyatakan komitmen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia delapan persen hingga 10 persen dari jumlah penduduk tahun 2014 dari angka saat ini 13,3 persen tahun 2010.
Untuk itu, kata Boediono, pemerintah sudah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang langsung diketuai Wapres untuk memastikan pencapaian target tersebut. (A025/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
