Pemerintah Tidak Sampaikan RAPBNP 2009

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tidak akan menyampaikan RAPBN 2009 kepada DPR, namun yang akan disampaikan adalah program antisipasi dampak krisis dan usulan stimulus fiskal.

"Kami mau menyampaikan dokumen bukan APBNP. Kami akan menyampaikan satu program untuk melihat dampak dari krisis global dan usulan pemberian stimulus yang memang ada konsekwensi kepada APBN," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF), Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, program antisipasi dampak krisis global dan usulan pemberian stimulus fiskal merupakan konsekuensi dari upaya memitigasi dampak krisis global.

"Jadi ini seperti diatur dalam pasal 23 UU tentang APBN 2009, yaitu karena ada krisis global yang berpengaruh seperti pada asumsi makro, belanja, dan financing baik itu dari surat berharga negara maupun standby loan," katanya.

Menurut dia, dalam kondisi seperti saat ini, yang penting bukan APBN-nya tapi langkah-langkah untuk memitigasinya, dan itu memerlukan biaya.

Sementara itu mengenai penghematan anggaran karena adanya penurunan harga minyak, Anggito mengatakan, ada dua alternatif dari penghematan itu yaitu dialokasikan ke tempat lain atau menambah program di kementerian/lembaga (K/L).

"Ada dua alternatif, tapi kan sekarang kita belum tahu berapa besar penghematannya. Harga-harga kan masih berubah terus dan belum banyak tender barang," katanya.

Ia mengatakan, sebaiknya program dan proyek yang ada dilaksanakan seperti apa adanya, dan nanti paling tidak dalam dua hingga tiga bulan baru ketahuan apakah unit cost-nya benar-benar bisa dihemat.

"Kalau memang harga-harga turun memang bisa menghemat, mengurangi defisit, atau menambah program lain yang sifatnya stimulus," katanya.