Moeldoko: Pemerintah tidak tinggal diam mengoptimalkan sumber energi

Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah tidak tinggal diam dalam mengoptimalkan sumber energi, di antaranya melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

"Ini sebuah terobosan yang sesuai amanah konstitusi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam,” jelas Moeldoko saat membuka Webinar International Institute for Sustainable Development dengan tema The Importance of Energy Subsidy Reform for the Economy and Sosial Welfare dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis, sebagaimana siaran pers.

Hingga 2020, pemerintah mencatat telah menyalurkan gas bumi untuk rumah tangga sebesar 696.011 sambungan rumah (SR) . Jumlah ini pun diharapkan bisa meningkat hingga 4 juta SR pada 2024 mendatang.

Menurut Moeldoko, pemenuhan kebutuhan gas bumi melalui jaringan gas rumah tangga menjadi efisien dan lebih aman, serta menjadi kesempatan yang sangat baik untuk investasi.

Sementara proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan ditargetkan bisa memproduksi 1,4 juta ton DME pada 2025.

Proyek ini pun, kata Moeldoko, sudah dibicarakan beberapa kali dalam sidang kabinet.

Beragam terobosan itu, lanjut Moeldoko, juga sejalan dengan upaya untuk memenuhi permintaan di tengah penurunan produksi minyak dan gas (migas) dan menekan impor.

Terlebih Indonesia tercatat sebagai net importir minyak bumi sejak 2004.

"Artinya, selama ini peningkatan konsumsi domestik masih dipenuhi melalui impor. Maka, pengoptimalan sumber energi domestik jadi salah satu cara untuk substitusi impor,” terang Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Bidang Energi Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Yusuf Didi Setiarto.

Di sisi lain, lanjut Moeldoko, pemerintah terus berupaya memenuhi subsidi energi agar tepat sasaran. Salah satunya melalui pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hingga saat ini, Moeldoko mengungkapkan, Menteri Sosial telah bekerja keras memperbaiki DTKS melalui kerja sama dengan berbagai lembaga.

“Presiden pun sudah memberi arahan agar pemutakhiran DTKS dilakukan secara regular dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran,” jelas Moeldoko.

Poin lainnya, Moeldoko memastikan, transformasi subsidi berlangsung dengan memperhatikan berbagai pertimbangan.

Mulai dari keberlanjutan pembangunan, kapasitas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moeldoko menjelaskan, transformasi subsidi itu menjadi bagian dari formula extraordinary di tengah pandemi COVID-19 yang mengubah banyak hal.

“Sehingga perlu cara-cara baru yang efektif dan efisien. Cara-cara lama harus ditinjau kembali,” jelas dia.