Komisi IV Akan Percepat Pembahasan RUU Kelautan

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wan Abubakar mengatakan, pihaknya akan mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan bisa tereselesaikan akhir tahun ini.

"Secara pribadi saya juga mendorong agar RUU kelautan itu bisa dibahas dan segera disahkan, karena UU ini sangat penting sekali, terutama soal masalah-masalah tata batas kelautan yang saat ini menjadi permasalahan," kata Wan Abubakar di Jakarta, Rabu.

Dalam UU tersebut lanjut Wan memang dibutuhkan sebuah kejelasan, terutama yang paling mendesak lagi adanya peristiwa antara Indonesia dengan Malaysia. "Masalah ini memang akibat dari UU yang belum jelas, dan mudah-mudahan dalam UU akan ada pemetaan secara kongkrit masalah kelautan ini," tegasnya.

Saat ditanya kapan akan segera disahkan, Wan mengatakan tidak harus menunggu lama-lama lagi, karena dirinya akan terus mendorong Ketua Komisi untuk segera membahas dan mengesahkannya.

"Mudah-mudahan akhir 2010 ini bisa disahkan atau paling lambat awal 2011, dan saya rasa eksekutif juga ikut berperan demi terselesaikannya RUU tersebut," tegasnya.

Soal kendala dalam pengesahan RUU Kelautan ini. Wan melihat sebenarnya tidak ada kendala, tinggal bagaimana penjadwalan dan pihak eksekutifnya yang juga turut mendesak agar RUU ini disahkan.

"Kita legislatif siap untuk mempercepat proses itu, dan memang dalam UU kelautan yang sudah ada memang harus ada peninjauan kembali sesuai dengan perkembangan sekarang. Dan ini sudah sangat mendesak sekali," pungkas Wan yang juga Ketua DPP PPP ini.

Sementara dihubungi terpisah, pengamat Kelautan, Y Paonganan mendesak agar Komisi IV DPR RI, untuk segera mensahkan RUU Kelautan tersebut, pasalnya dalam Prolagnas DPR, RUU Kelautan harus disahkan pada 2010 ini.

"Dengan kondisi waktu yang sangat mepet seperti ini, DPR harus segera mengesahkan RUU Kelautan tersebut," katanya.

Paonganan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Maritime Institute menjelaskan RUU Kelautan tersebut merupakan hal yang sangat vital bagi republik ini, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu letak geografis indonesia yang sangat strategis karena merupakan lalu lintas perdagangan dunia, sehingga diperlukan suatu kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia secara maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Sumberdaya alam hayati dan non hayati yang melimpah harusnya bisa termanfaatkan secara optimal, belum lagi laut sebagai media perhubungan, pertahanan yang sangat strategis," katanya.(*)
(ANT/R009)