KSP menyerap aspirasi masyarakat perihal pembangunan ibu kota negara

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyerap aspirasi masyarakat perihal pembangunan ibu kota negara melalui Program KSP Mendengar.

Saat membuka Program KSP Mendengar di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro mengatakan bahwa aspirasi masyarakat mengenai pembangunan ibu kota negara (IKN) akan disampaikan kepada tim kepresidenan.

"Tugas KSP adalah memantau dan mengawal proyek IKN ini," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Rabu malam.

Juri mengatakan bahwa komunikasi dilakukan secara berlanjut dengan masyarakat Penajam Paser Utara maupun masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya guna menghimpun masukan masyarakat mengenai pembangunan ibu kota negara.

Ia menjelaskan pula bahwa pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian dan pengelolaan anggaran pemerintah.

"Sehingga Presiden minta agar dilakukan cara-cara kreatif untuk membangun IKN," kata Juri.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo berkomitmen menjalankan konsep kota cerdas dalam membangun ibu kota negara.

"Konsep smart city (kota cerdas) tidak akan mengurangi manfaat hutan lindung maupun hutan adat," katanya.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturong, pembangunan ibu kota negara juga akan dilakukan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan menyatakan bahwa KSP siap mengawal penyelesaian konflik agraria yang terjadi dalam pembangunan ibu kota negara.

"Kami mendukung adanya studi etnografi agar penetapan tanah ulayat yang menjadi objek ditentukan oleh kajian yang mendalam," kata Usep.

Aspirasi Warga

Pada pembukaan Program KSP Mendengar, Fahliansyah dari Dayak Paser menyampaikan aspirasi agar rumahnya tidak digusur dan berharap adat Paser tetap eksis setelah pembangunan ibu kota negara.

Sultan Aji Darnawi dari Kesultanan Paser mengatakan bahwa pemerintah hendaknya memastikan pembangunan ibu kota negara bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Paser.

"Hutan adat juga harus dijaga sebagai cagar budaya. Kami juga ingin bertemu Presiden Jokowi saat peletakan batu pertama. Saya harap komunitas adat dilibatkan," kata Aji.

Khaeruddin, warga Penajam Paser Utara, mengemukakan perlunya penetapan kuota bagi putra-putri daerah dalam perekrutan pegawai pemerintah dan badan usaha milik negara.

"Karena potensi pendatang berjumlah banyak ke Penajam Paser Utara," ujar Khaeruddin.

Sedangkan Ketua Gerakan Asli Pemuda Kalimantan Penajam Paser Utara Sahran berharap pemerintah menggelar pelatihan-pelatihan sumber daya manusia seiring dengan pembangunan infrastruktur di wilayah calon ibu kota negara.

Sebelum menyerap aspirasi masyarakat melalui Program KSP Mendengar, tim KSP berdialog dengan DPRD Penajam Paser Utara dalam pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Penajam Paser Utara. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat bahwa pembangunan IKN tidak boleh meninggalkan kearifan lokal.