Mendes sebut data instrumen penting tentukan kebijakan pembangunan

Di Kementerian Desa PDTT itu 'enggak' bisa ngomong teori, harus ngomong data, 'enggak' mungkin 74.961 desa terus ngomong teori-teori pembangunan, harus data

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) menyatakan bahwa data merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di desa.

"Di Kementerian Desa PDTT itu 'enggak' bisa ngomong teori, harus ngomong data, 'enggak' mungkin 74.961 desa terus ngomong teori-teori pembangunan, harus data," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Wonogiri menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa, sebelum waktu yang ditargetkan, yakni 1 Juni 2021.

"Sebanyak 251 desa yang tergabung dalam 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri tercatat telah menyelesaikan pendataan," katanya.

Dengan capaian itu, Gus Menteri, demikian ia biasa disapa, tertarik mengunjungi Kabupaten Wonogiri untuk mengetahui proses pendataannya.

"Saya sengaja sowan ke sini (Kabupaten Wonogiri) untuk belajar lebih jauh proses pendataannya, untuk kita tularkan kepada bupati-bupati se-Indonesia," katanya.

Ia pun memberikan penghargaan kepada 656 orang yang terlibat dan berhasil menyelesaikan pendataan, terdiri dari 251 kepala desa, 251 sekretaris desa yang juga sebagai ketua pokja pendataan.

Kemudian, enam pendamping kabupaten, 53 pendamping desa, dan 69 pendamping lokal desa.

Hingga 16 Juni 2021, tercatat sebanyak 40.833 desa atau setara 54 persen desa sudah menyelesaikan pendataan.

Sementara untuk data warga yang sudah masuk di dalam SDGs Desa atau sistem informasi desa mencapai 79.896.201 warga atau setara 68 persen dari total warga desa.

Sementara itu, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo mengatakan 251 desa di Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk saling berkontribusi dalam tercapainya 18 indikator SDGs Desa.

"Desa harus terbebas dari kemiskinan, kelaparan, pertumbuhan ekonominya harus oke, peduli kesehatan, peduli pendidikan, air bersih dan sanitasi, peduli lingkungan darat dan laut, ramah kepada perempuan, ini sudah kami implementasikan Pak Menteri," katanya.

Menurutnya, hasil implementasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten dan desa, dari data BPS menunjukkan adanya penurunan kemiskinan yang cukup signifikan di Kabupaten Wonogiri, dari 13 persen ke 10 persen.

"Hari ini, kami mempunyai harapan yang lebih terstruktur dan terukur dengan adanya Bapak Menteri menggaungkan, melaunching satu program, SDGs Desa," katanya.