Raja Malaysia setuju parlemen dibuka secepatnya

Kuala Lumpur (ANTARA) - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al Mustafa Billah setuju untuk membuka sidang parlemen secepatnya guna membahas peraturan-peraturan darurat dan Program Pemulihan Negara dalam menghadapi pandemik COVID-19.

"Setelah menyaring semua pandangan para pemimpin partai politik, Komite Khusus Bebas Darurat 2021 dan para pakar dari lembaga-lembaga pemerintah maka baginda menyampaikan pandangan persidangan parlemen perlu diadakan secepat mungkin," ujar Juru Bicara Istana Negara, Dato’ Indera Ahmad Fadil Shamsuddin di Kuala Lumpur, Rabu.

Sebelum menyampaikan pandangan Raja Malaysia pada hari yang sama memimpin pertemuan dengan Raja-Raja Melayu di Istana Negara.

"Seri Paduka Baginda turut menyampaikan harapan agar angka penularan wabah COVID-19 dapat dilandaikan dengan segera dan vaksinasi merupakan satu-satunya 'exit strategy' bagi mengawal penularan wabah di negara ini," katanya.

Sehubungan dengan itu, raja meminta pemerintah perlu bertindak tegas memudahkan birokrasi dan mempercepatkan proses vaksinasi kepada rakyat agar imunitas kelompok 80 persen (herd immunity) dapat dicapai seawal mungkin.

Fadil mengatakan raja turut berpandangan perlu adanya pengelolaan pemerintahan yang stabil dan kukuh serta berupaya berfungsi dengan efektif dalam menangani wabah COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara.

"Baginda amat menyadari tentang peranan parlemen sebagai satu platform penting untuk wakil-wakil rakyat bersidang bagi membincangkan pelbagai isu khususnya berkaitan penularan wabah COVID-19," katanya.

Anggota parlemen bisa bermusyawarah berkenaan peruntukan anggaran pemerintah bagi membantu rakyat yang di dalam kesempitan dan bagi memulihkan kembali ekonomi negara.

Keputusan Raja Malaysia yang mengizinkan parlemen dibuka secepatnya ini berbeda dengan pidato Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menghendaki agar sidang parlemen dibuka pada fase tiga sekitar September hingga Oktober saat kasus harian COVID-19 kurang dari 2.000 orang.