Wali Kota Makassar konsultasikan rencana pendirian "Tettere" ke KPPU

pembentukan pasar berjalan itu melibatkan 1.000 orang beserta sepeda listriknya

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengonsultasikan rencana program sistem toko berjalannya "Tettere" ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah VI

"Saya ada rencana membuat sistem mart berjalan yang dinamakan 'Tettere'. Sistem ini nantinya akan memakai sepeda listrik dan menyusuri setiap lorong," kata Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan toko berjalan dengan menggunakan sepeda listrik ini dimaksudkan untuk mencegah adanya monopoli harga dan barang di kalangan pelaku usaha.

Danny Pomanto menilai dengan menjamurnya ritel di kota Makassar sejak satu dekade itu, ada kesan pelaku usaha tersebut memonopoli pasar, sehingga dibuatlah gagasan dengan membangun konsep "Tettere".

"Konsepnya toko elektronik berjalan dan juga memanfaatkan teknologi informasi. Jadi saya bikin mart berjalan. Saya pakai sistem sepeda listrik dari rumah ke rumah, dari lorong- ke lorong. Karena saya lihat telah terjadi monopoli di pasar," katanya.

Rencananya, Danny akan membentuk pasar berjalan itu dengan melibatkan 1.000 orang beserta sepeda listriknya. Untuk kebutuhannya, lebih kepada bahan pangan.

"Sekalian 'go green'. Nanti pasokan sayurnya misalnya, langsung kita ambil dari petaninya atau setiap subuh itu pengantar sayur kita tahan di perbatasan dan kita beli lalu jual kembali," terangnya.

Danny juga menegaskan idenya ini tidak akan mematikan pasar-pasar ritel yang sudah ada seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi.

Tetapi, Danny tetap akan mengevaluasi dan mengecek izin-izin dari supermarket tersebut untuk menjaga keberlangsungan usaha dengan tetap mematuhi aturan-aturan atau prinsip menjalankan usaha.

Ketua KPPU Wilayah VI Hilman Pujana mengapresiasi rencana wali kota dan mendukung upaya tersebut agar masyarakat punya alternatif dalam berbelanja.

"Pada dasarnya kami tidak berkeberatan, cuman tinggal nanti teknisnya seperti apa. Kalau di kami intinya adalah apakah ada pembatasan atau tidak terhadap pelaku usaha yang lain. Kan tentunya ini ada intervensi pemerintahan. Kalau kita bicara pasar, seberapa sih ini market yang diintervensi oleh pemerintah. Kalau misal penjualan beras di lorong-lorong itu, mereka jadi penjual, target pasarnya siapa, masyarakat di lorong itu juga?" katanya.

Hilman juga menyampaikan KPPU berfokus pada pelanggaran persekongkolan dan tender pada pelaku usaha. Soal pendiriannya otoritas berada pada pemerintah setempat.

"Kewenangan di Pak Wali masalah mau jumlahnya berapa di Makassar ini. Kalau bapak merasa sudah cukup penambahan supermarket itu bapak berhak stop. Kami dukung itu," ucapnya.

Berdasarkan data, saat ini ada sebanyak 573 toko ritel yang ada di Kota Makassar yakni Alfamidi sebanyak 61 toko, Alfamart 246 toko, dan Indomaret 266 toko.