Kesepakatan Brexit berisiko rongrong perdamaian Irlandia Utara

London (ANTARA) - Perjanjian damai Irlandia 1998 yang ditengahi AS yang bersejarah telah dipertaruhkan oleh penerapan kesepakatan pemisahan Brexit di provinsi Inggris di Irlandia Utara itu, kata perunding utama Brexit dalam pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson pada Rabu.

Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa perselisihan antara London dan Brussels mengenai penerapan perjanjian Brexit 2020 dapat merongrong kesepakatan Jumat Agung itu, yang secara efektif mengakhiri tiga dekade kekerasan.

Setelah Inggris keluar dari orbit blok itu pada 1 Januari, Johnson secara sepihak menunda implementasi beberapa ketentuan dari Protokol Irlandia Utara kesepakatan itu dan negosiator utamanya mengatakan protokol itu tidak berkelanjutan.

"Sangat penting bagi kami untuk mengingat tujuan dari sifat protokol itu, yaitu untuk mendukung Perjanjian Jumat Agung Belfast dan tidak merongrongnya, karena berisiko melakukannya," kata menteri Brexit Frost kepada anggota parlemen.

Kesepakatan damai 1998 sebagian besar mengakhiri " Nenerapa Masalah" - tiga dekade konflik antara militan nasionalis Katolik Irlandia dan paramiliter "loyalis" Protestan pro-Inggris di mana 3.600 orang tewas.

Johnson mengatakan dia dapat memicu tindakan darurat dalam protokol Irlandia Utara setelah implementasinya mengganggu perdagangan antara Inggris dan provinsinya.

'Waktunya habis'

Protokol tersebut bertujuan untuk menjaga provinsi itu, yang berbatasan dengan Irlandia anggota Uni Eropa, di wilayah pabean Inggris dan pasar tunggal EU.

Uni Eropa ingin melindungi pasar tunggalnya, tetapi perbatasan efektif di Laut Irlandia yang dibuat oleh protokol tersebut memisahkan Irlandia Utara dari bagian Inggris lainnya - hingga memicu kemarahan kubu serikat Protestan.

Frost mengatakan London menginginkan solusi yang disepakati untuk memungkinkan Protokol beroperasi tanpa merusak persetujuan dari salah satu komunitas luas di Irlandia Utara.

"Jika kita tidak bisa melakukan itu, dan saat ini, kita tidak membuat banyak kemajuan dalam hal itu - jika kita tidak bisa melakukan itu maka semua opsi ada di atas meja untuk apa yang kita lakukan selanjutnya," kata Frost. "Kami lebih suka menemukan solusi yang disepakati."

Ditanya apakah Inggris akan meminta Pasal 16 dari Protokol Irlandia Utara untuk memaksa pemikiran ulang, Frost mengatakan: "Kami sangat prihatin dengan situasi ini.

"Dukungan untuk protokol telah menjadi karatan dengan cepat," kata Frost.

"Frustrasi kami ... adalah bahwa kami tidak mendapatkan banyak daya tarik, dan kami merasa kami telah memasukkan banyak ide dan kami tidak memiliki banyak dukungan untuk membantu memajukan diskusi ini, dan sementara itu ... waktu hampir habis."

Menteri luar negeri Irlandia mengatakan sebagai tanggapan bahwa pengaturan perdagangan provinsi itu bukan ancaman bagi integritas teritorial Inggris, tetapi hanya sarana untuk mengelola gangguan dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

"Tidak tahu berapa kali ini perlu dikatakan sebelum sepenuhnya diterima sebagai kebenaran. Protokol NI (Irlandia Utara) adalah pengaturan perdagangan teknis untuk mengelola gangguan Brexit untuk pulau Irlandia semaksimal mungkin," kata Simon Coveney di Twitter .

Sumber: Reuters