Plt Walkot Jaksel petakan sektor rawan pungutan liar

sektor publik yang rawan pungli, di antaranya perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Keterangan Rencana Kota (KRK), reklame dan pelayanan izin UMKM

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji memetakan sejumlah sektor yang rawan terjadi pungutan liar mulai dari perizinan hingga naik jabatan dalam kepegawaian.

"Mari kita dukung Jakarta bebas dari pungutan liar khususnya wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan," kata Isnawa Adji dalam sosialisasi pemberantasan pungutan liar di Jakarta, Rabu.

Menurut dia sektor publik yang rawan pungli, di antaranya perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Keterangan Rencana Kota (KRK), reklame dan pelayanan izin UMKM.

Kemudian, pelayanan angkutan umum dan pembuatan uji kendaraan atau kir, sektor pendidikan, penerimaan pajak dan retribusi daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), kepegawaian terkait naik jabatan dan pengadaan jasa.

Untuk memberantas praktik ilegal itu, lanjut dia, ia telah meminta setiap unit melakukan persiapan secara administrasi salah satunya untuk membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar.

Sementara, Kepala Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menambahkan dengan adanya satuan tugas di setiap unit yang akan mengawasi, diharapkan di lingkungan kerja tidak ada praktik pungutan liar.

Ia juga meminta agar pemberantasan pungutan liar harus dimulai dari diri sendiri.

"Caranya bagaimana? Tentunya para pimpinan harus memberikan suri tauladan, kemudian membentuk tim, gaungkan upaya pencegahan pungli," katanya.

Kegiatan sosialisasi pemberantasan pungutan liar itu diikuti langsung oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah Pemkot Jakarta Selatan dan diikuti seluruh camat dan lurah di Jakarta Selatan secara virtual.