Menperin beri sertifikasi TKDN gratis untuk 9.000 produk tahun ini

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pada 2021 telah menganggarkan program fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis yang kita targetkan sekurang-kurangnya akan kita sertifikasi 9.000 produk baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan memberikan fasilitas sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara gratis untuk 9.000 produk pada tahun 2021 ini.

"Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pada 2021 telah menganggarkan program fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis yang kita targetkan sekurang-kurangnya akan kita sertifikasi 9.000 produk baru," katanya dalam konferensi pers virtual Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bidang Alat Kesehatan, Selasa.

Menperin berharap kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para produsen alat kesehatan di dalam negeri.

Saat ini sebanyak 358 jenis produk alat kesehatan sudah diproduksi di dalam negeri, berdasarkan sistem Registrasi Alat Kesehatan (Regalkes) Kementerian Kesehatan. Dari jumlah tersebut, 79 diantaranya merupakan produk prioritas alat kesehatan dalam negeri yang bisa mensubstitusi atau menggantikan peran alkes impor.

"Ini baru tahap awal dan selanjutnya akan ditambah secara bertahap sampai maksimal sesuai kebutuhan penggunaan produksi dalam negeri. Namun, dari 79 produk tersebut masih ada beberapa produk yang belum memiliki nilai TKDN," katanya.

Sejumlah produk yang belum memiliki TKDN di antaranya sterilization wrap, termometer klinis, oximeter, tongkat, patient gel, visual acuity chart, stetoskop hingga tes kehamilan.

Sementara sejumlah produk lainnya telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen disebutnya wajib dibeli, diantaranya nasal oxygen cannula, lampu periksa, alat suntik, trolley emergency, meja dan kursi medis, hypodermic single lumen needle, microbiological specimen collection, patient examination glove, surgical apparel hingga infusion set.

"Beberapa produk yang telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, yang artinya produk dalam negeri tersebut wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk dibeli," katanya.

Menperin menyebut ada potensi sebesar Rp607,7 triliun yang jadi peluang pasar produk dalam negeri yang dapat dioptimalkan. Pemerintah pun akan mengupayakan agar 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri itu dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan.

Kemenperin mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) serta Program Substitusi Impor 35 persen pada 2022.

Program ini dilaksanakan melalui penurunan impor dengan nilai terbesar yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi sampai dengan 85 persen pada tahun
2022.