Pejabat Penting Palestina-Israel Bertolak ke AS

Yerusalem (ANTARA News/AFP) - Para pejabat penting Palestina dan Israel bertolak ke Amerika Serikat (AS) hari Minggu untuk mencari jalan bagi pencairan kebekuan perundingan perdamaian kedua pihak.

Upaya memajukan proses perundingan perdamaian Palestina-Israel yang difasilitasi AS tersandera oleh kebijakan Tel Aviv tentang pembangunan pemukiman baru warga Yahudi di atas tanah warga Arab.

Presiden Israel Shimon Peres bertolak ke AS untuk kunjungan empat hari. Kunjungannya itu bertepatan pula dengan penyelenggaraan sidang Majelis Umum PBB di New York sebelum Menteri Pertahanan Ehud barak melakukan pembicaraan di Washington.

Menurut pejabat senior Palestina, Presiden Palestina Mahmud Abbas juga akan terbang ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan PBB itu dan bertemu Presiden AS Barack Obama.

"Ada juga persiapan pertemuan antara (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu, Obama, dan Abbas," katanya.

Pejabat Palestina itu lebih lanjut mengatakan, ketiga diharapkan bertemu di sana.

Juru Bicara Presiden Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeina, mengatakan, pemimpin Palestina itu juga akan ikut dalam pertemuan-pertemuan Majelis Umum PBB di New York serta bertemu beberapa pemimpin dunia.

"Beliau akan menyampaikan pidato penting tentang proses perdamaian dan upaya mendorong proses tersebut dalam satu cara yang akan membantu mengakhiri penjajahan Israel atas tanah rakyat Palestina pada 1967 serta mewujudkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem timur sebagai ibukota negara," katanya.

Kantor PM Benjamin Netanyahu menyatakan kepala pemerintahan Israel itu tidak berencana terbang ke AS pekan ini.

Netanyahu juga tidak memberikan sinyal apakah dia akan bertemu Mahmud Abbas sebelum masa pembekuan pembangunan pemukiman baru warga Yahudi yang ditentang Palestina itu berakhir September ini.

Awal September lalu, Palestina dan Israel kembali memulai perundingan perdamaian yang lama ditunggu namun perundingan itu terancam runtuh jika kedua pihak gagal menyelesaikan pertikaian sengit mereka tentang penghentian proyek pembangunan pemukiman tersebut.

Sejauh ini, Tel Aviv tetap keras kepala dengan secara sepihak menolak memperpanjang larangan 10 bulan bagi pembangunan pemukiman baru.

Merespons sikap keras kepala Israel itu, Palestina bertekad meninggalkan meja perundingan jika pembangunan pemukiman baru warga Yahudi itu akhirnya diteruskan.

Sebelumnya, dalam pernyataannya di depan para anggota kabinetnya, PM Benjamin Netanyahu menegaskan kembali posisi Israel, yakni moratorium itu akan berakhir sesuai rencana.

"Pekan lalu, saya sudah melakukan pembicaraan politik di resor Laut Merah) Sharm el-Sheikh dan Yerusalem. Saya tidak bisa merinci isi perundingan karena sensitivitasnya."

"Apa yang bisa saya sampaikan adalah terkait pembekuan, tidak ada perubahan dalam posisi kita," katanya.

Perundingan yang melibatkan Mahmud Abbas, Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton baru-baru ini gagal mencairkan kebekuan itu.

Menlu Hillary Clinton mengatakan pemimpin Israel diharapkan mau memperpanjang masa pembekuan proyek pembangunan pemukiman baru itu.

"Itu jelas menjadi harapan kami," katanya kepada ABC News.

Orang nomor satu di Kementerian Luar Negeri AS itu berdalih bahwa proses perundingan Palestina-Israel itu baru "dimulai" dan pihaknya bekerja keras untuk memastikan tetap adanya iklim yang kondusif untuk mendorong lahirnya pemikiran yang konstruktif.

Hanya saja Menlu Israel yang ultra-nasionalis, Avigdor Lieberman, mengatakan, terserah PM Netanyahu untuk menahan tekanan soal moratorium itu.

"Kalau kami tak mampu menahan tekanan tentang isu kecil seperti pembangunan pemukiman (di Tepi Barat), bagaimana kami mempertahankan kepentingan nasional kami?" kata Lieberman di stasiun radio angkatan darat negaranya.

Sementara itu, seorang pejabat Israel mengatakan, para juru runding utama kedua pihak akan bertemu pekan ini untuk menyusun pertemuan antarapemimpin berikutnya.

"Para juru runding itu akan bertemu pekan ini di Amerika Utara dimana mereka akan membahas rencana pertemuan tingkat pemimpin berikutnya," katanya.

Menteri Pertahanan Israel Ehud barak yang dikabarkan mendukung penambahan waktu pembekuan bagi pembangunan pemukiman baru warga Yahudi itu dijadwalkan bertemu Menlu Hillary Clinton dan Menhan Robert Gates selama kunjungan lima harinya di negara adidaya tersebut.

Suratkabar "Jerusalem Post" melaporkan Presiden Shimon Peres, Senin, diperkirakan akan berpidato di KTT milenium PBB yang isinya antara lain soal alasan PM Benjamin Netanyahu tak bisa memperpanjang pembekuan pemukiman warga Yahudi.

Peres juga diperkirakan berbicara bersama PM Palestina Salam Fayyad di sebuah konferensi yang digelar mantan Presiden AS Bill Clinton dan turut dihadiri Ehud Barak itu. (R013/K004)