Kontras: Kapolri Baru Harus Bebas Pebisnis `Hitam`

Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Usman Hamid mengatakan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru nanti harus bebas dari para pebisnis `hitam.`

"Jika Kapolri yang baru masih ada koneksi dengan pebisnis `hitam`, yang terjadi adalah polisi memiliki loyalitas ganda yakni kepada hukum dan uang," katanya di Jakarta, Minggu.

Mneurut Usman, para pebisnis `hitam` bisa melakukan tindakan yang lebih jauh lagi yakni mengendalikan semua urusan internal polisi baik kepangkatan maupun karir anggota.

"Kapolri baru harus punya integritas personal karena itu merupakan modal dasar untuk menjaga dan meningkatkan integritas lembaga," katanya.

Usman mencontohkan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng yang memiliki kehidupan sederhana, tanpa rumah dan mobil mewah saat berhenti dari jabatan tertinggi di kepolisian.

"Saat berhenti jadi Kapolri, beliau itu masih pakai transportasi umum dalam istilah Hoegeng masih naik mercedesnya Ali Sadikin, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta DKI Jakarta," katanya.

Kapolri baru juga harus berani mencopot dan memproses hukum bawahannya yang terlibat skandal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ia mengakui bahwa jabatan Kapolri ditentukan sepenuhnya oleh Presiden.

"Pergantian Kapolri kali ini sangat krusial, jika Presiden salah memilih akibatnya bisa fatal. Apalagi tahun ini merupakan pertama pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Polri 2010-2014 yang mengusung tema besar yakni membangun kemitraan," kata Usman.
(S035/A038)