Somalia Butuh 20.000 Prajurit Penjaga Perdamaian

PBB (ANTARA News/AFP) - Pasukan penjaga perdamaian internasional di Somalia perlu ditingkatkan menjadi 20.000 personel dalam beberapa bulan mendatang karena ancaman gerilya yang meningkat, kata seorang utusan PBB, Kamis.

Augustine Mahiga mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, tindakan lebih lanjut internasional diperlukan untuk menghentikan gerilyawan asing dan senjata memasuki Somalia untuk membantu Al-Shabaab yang diilhami Al-Qaeda, yang menyerang pasukan pemerintah Somalia dan prajurit penjaga perdamaian.

Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), yang membela pemerintah transisi yang dilanda kesulitan di Mogadishu, memiliki batas wewenang 8.000 prajurit, namun hingga kini masih kurang 2.000.

"Tingkat ancaman di Mogadishu dan Somalia selatan-tengah telah meningkat," kata Mahiga. Uni Afrika (AU) dan kelompok regional Afrika Timur IGAD "memperkirakan jumlah pasukan baru 20.000 prajurit dalam beberapa bulan mendatang".

"Dewan Keamanan dan Perdamaian AU akan segera mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB permohonan bagi wewenang untuk penambahan jumlah pasukan di Mogadishu dan lokasi-lokasi strategis lain di Somalia," katanya.

Al-Shabaab menguasai banyak wilayah tengah dan selatan Somalia, yang terperangkap ke dalam perang saudara selama dua dasawarsa terakhir.

"Saya khawatir atas situasi keamanan di negara itu dan dampak potensialnya bagi seluruh kawasan," kata Mahiga kepada DK PBB.

Pasukan AU, yang berjumlah sekitar 6.000 prajurit Uganda dan Burundi, menjadi rintangan bagi Al-Shabaab untuk menguasai seluruh Mogadishu, ibukota Somalia yang dihancurkan oleh perang.

Nama Al-Shabaab mencuat setelah serangan mematikan di Kampala pada Juli lalu.

Para pejabat AS mengatakan, kelompok Al-Shabaab bisa menimbulkan ancaman global yang lebih luas.

Al-Shabaab, kelompok muslim garis keras yang menguasai sebagian besar wilayah tengah dan barat Somalia, mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Kampala, ibukota Uganda, pada 11 Juli yang menewaskan 76 orang.

Pemboman itu merupakan serangan terburuk di Afrika timur sejak pemboman 1998 terhadap kedutaan besar AS di Nairobi dan Dar es Salaam yang diklaim oleh Al-Qaeda.

Serangan-serangan bom pada 11 Juli itu dilakukan di sebuah restoran dan sebuah tempat minum yang ramai di Kampala ketika orang sedang menyaksikan siaran final Piala Dunia di Afrika Selatan.

Pemimpin Al-Shabaab telah memperingatkan dalam pesan terekam pada Juli bahwa Uganda akan menghadapi pembalasan karena peranannya dalam membantu pemerintah sementara Somalia yang didukung Barat.

Uganda adalah negara pertama yang menempatkan pasukan di Somalia pada awal 2007 untuk misi Uni Afrika yang bertujuan melindungi pemerintah sementara dari Al-Shabaab dan sekutu mereka yang berhaluan keras di negara Tanduk Afrika tersebut.

Washington menyebut Al-Shabaab sebagai sebuah organisasi teroris yang memiliki hubungan dekat dengan jaringan al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden.

Milisi garis Al-Shabaab dan sekutunya, Hezb al-Islam, berusaha menggulingkan pemerintah Presiden Sharif Ahmed ketika mereka meluncurkan ofensif mematikan pada Mei tahun lalu.

Mereka menghadapi perlawanan sengit dari kelompok milisi pro-pemerintah yang menentang pemberlakuan hukum Islam yang ketat di wilayah Somalia tengah dan selatan yang mereka kuasai.

Al-Shabaab dan kelompok gerilya garis keras lain ingin memberlakukan hukum sharia yang ketat di Somalia dan juga telah melakukan eksekusi-eksekusi, pelemparan batu dan amputasi di wilayah selatan dan tengah.

Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan diktator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Penculikan, kekerasan mematikan dan perompakan melanda negara tersebut.

Sejak awal 2007, gerilyawan menggunakan taktik bergaya Irak, termasuk serangan-serangan bom dan pembunuhan pejabat, pekerja bantuan, intelektual dan prajurit Ethiopia.

Ribuan orang tewas dan sekitar satu juta orang hidup di tempat-tempat pengungsian di dalam negeri akibat konflik tersebut.

Pemerintah sementara telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan sejumlah tokoh oposisi, namun kesepakatan itu ditolak oleh Al-Shabaab dan kelompok-kelompok lain oposisi yang berhaluan keras.

Gerilyawan muslim garis keras, yang meluncurkan ofensif sejak 7 Mei 2009 untuk menggulingkan pemerintah sementara dukungan PBB yang dipimpin oleh tokoh moderat Sharif Ahmed, meningkatkan serangan-serangan mereka.

Tiga pejabat penting tewas dalam beberapa hari sejak itu, yang mencakup seorang anggota parlemen, seorang komandan kepolisian Mogadishu dan seorang menteri yang terbunuh dalam serangan bom bunuh diri.

Selain pemberontakan berdarah, pemerintah Somalia juga menghadapi rangkaian perompakan di lepas pantai negara Tanduk Afrika itu. (M014/K004)