Sejumlah Menteri Tak Tanggapi Wacana "Reshuffle"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II tidak menanggapi wacana perombakan kabinet atau "reshuffle" yang bergulir beberapa hari terakhir ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh yang ditemui setelah sidang kabinet di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis sore, tidak berkomentar banyak ketika ditanya tentang wacana perombakan kabinet.

"Biarkan saja kalau sebagian orang menggunakan cara pandang yang tidak tepat dalam memandang satu permasalahan," katanya.

Darwin sudah mendengar bahwa sebagian kalangan menggunakan hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai patokan untuk menentukan menteri-menteri yang kemungkinan akan diganti.

Darwin juga membenarkan kementerian yang dipimpinnya mendapatkan penilaian yang tidak terlalu baik (nilai merah) untuk bidang tertentu.

"Baru-baru ini ESDM relatif ada merahnya," katanya.

Namun, hal itu bukan semata-mata kelemahan Kementerian ESDM. Darwin menyebut hal eksternal, misalnya penundaan anggaran, sebagai salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan beberapa program.

"Jadi kami lebih melihat hikmah dari rapor merah itu," katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga tidak banyak memberikan tanggapan terhadap wacana penggantian menteri itu.

"Biarkan saja orang berpendapat apa," katanya.

Dia kecewa atas sikap beberapa orang yang menggunakan penilaian UKP4 sebagai indikator penggantian menteri. Padahal, katanya, tertundanya sejumlah program kementerian bukan semata-mata kesalahan kementerian tersebut.

"Banyak orang bermimpi jadi menteri, jadi seakan-akan semua rapor itu dipropaganda terus," kata Patrialis yang juga sempat mendapat "nilai merah" dari UKP4.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku belum menerima hasil penilaian terakhir dari UKP4. Mereka juga tidak menanggapi wacana penggantian menteri.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengaku selalu mengikuti hasil penilaian UKP4. Namun, dia menolak menjelaskan penilaian UKP4 terhadap kementerian yang dia pimpin.

"Jangan saya yang ngomong, UKP4 itu," katanya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan akan melakukan perombakan kabinet tahun ini.

"Berdasarkan pengalaman lalu, Presiden akan melakukan perombakan kabinet setelah satu tahun. Oktober nanti kan satu tahun, menjelang Desember sudah lewat satu tahun," kata Mubarok.

Mubarok menyebutkan, laporan UKP4 bisa menjadi acuan bagi Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet.

"Kan ada laporan dari UKP4 bahwa ada beberapa menteri yang mendapat rapor merah. Laporan UKP4 itu merupakan indikasi kuat bagi Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet," katanya.

Namun Mubarok tidak mengetahui waktu dan siapa yang bakal diganti. "Kapan dan siapa, tidak ada yang tahu. Hanya presiden yang tahu soal itu," katanya.

Ia memperkirakan, jumlah menteri yang akan diganti tak lebih dari lima orang.

"Bisa tiga atau empat orang yang ganti atau terjadi pergeseran di sana-sini. Tunggu tanggal mainnya saja. Bisa saja terjadi bersamaan dengan pergantian Kapolri dan Jaksa Agung," kata dia.(*)

(F008*P008/Z002)