"Jadi, kami bersama-sama BKPM dan Menteri Luar Negeri akan menindaklanjuti lagi supaya terkoordinasi sehingga promosi itu efektif dan terpadu," katanya usai Penandatanganan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mengenai sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah, di Jakarta, Rabu.
Gamawan menyayangkan banyaknya pemda yang melakukan promosi investasi sendiri ke luar negeri dan merepotkan perwakilan pemerintah di luar negeri.
"Jangan seperti sekarang, daerah yang kecil pergi roadshow ke Hong Kong yang dibawa perusahaan kecil, minggu besok ada lagi kota yang ini. Jadi, kerja Konsulat Jenderal kita melayani yang tidak terpadu," ujarnya.
Gamawan menjelaskan penandatanganan surat edaran bersama itu akan menjadi acuan untuk pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal di daerah sehingga perekonomian bisa digerakkan.
"Standar layanan setiap daerah bisa berbeda, dan itu bisa terjadi kompetisi per daerah, mana daerah yang lebih menarik provinsi A atau Batau kabupaten A atau B," tuturnya.
Menurut Gamawan, pemda kabupaten dan kota akan diminta segera membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu yang didukung oleh sistem pelayanan informasi dan prizinan investasi secara elektronik (Spipise).
"Yang pertama, semua layanan harus di satu pintu, kedua gubernur, bupati, dan walikota harus menugaskan orang yang mengurus ini (pelayanan investasi) terus menerus sehingga tidak lagi di tangan kepala daerah, tapi ada lembaga yang mengurus itu," katanya menjelaskan.(*)
(E014/D007/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
