Jakarta (ANTARA News) - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengharapkan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru nantinya harus berpihak kepada Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kapolri baru harus mampu melindungi yang lemah dan kaum minoritas serta penegakan hukum yang menjadi kunci realisasi," kata Ketua Dewan Pengurus KontraS, Usman Hamid, di Jakarta, Selasa.
Usman mengharapkan, sosok Kapolri baru harus mencerminkan keberanian untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas, tanpa khawatir berhadapan dengan klaim-klaim mayoritas.
"Selain itu, Kapolri baru berani memikul risiko dengan menindak pemodal besar yang terlibat aktivitas pengerukan kekayaan alam secara ilegal. Cara pandang juga tidak boleh positivistik dengan hanya melaksanakan undang-undang, sebab seringkali itu merugikan rakyat miskin," katanya.
Kapolri baru harus berani mencopot dan memproses hukum bawahannya yang terlibat skandal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ia menghakui bahwa jabatan Kapolri ditentukan sepenuhnya oleh presiden.
"Pergantian Kapolri kali ini sangat krusial, jika presiden salah memilih akibatnya bisa fatal. Apalagi tahun ini merupakan pertama pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Polri 2010-2014 untuk membangun kemitraan," katanya.
Usman mengatakan, hampir mustahil untuk dapat melaksanakan kemitraan, tanpa memulihkan terlebih dulu kepercayaan yang merosot tajam dari publik atau masyarakat luas kepada Polri.
"Kita menuntut pula adanya keterbukaan dalam memproyeksikan calon kapolri baru, mulai dari kriteria hingga rekam jejaknya," katanya.
KontraS berharap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) lebih terbuka terhadap nama-nama calon kapolri yang dinilainya berubah-ubah.
"Nama-nama calon kapolri segera diumumkan dan dibuka agar publik mengetahui, jadi tidak ada kesan tarik ulur jabatan atau politisasi jabatan ini," kata Usman.
(T.S035/Z002/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
