Partai Islam Turki Songsong Era Cerah

Jakarta (ANTARA News) - Partai AK yang berkuasa di Turki merayakan kemenangannya dalam satu referendum untuk mereformasi konstitusi yang tampaknya akan memperbesar peluang mereka memenangkan masa bakti ketiga partai penguasa tunggal pada pemilihan umum yang akan dilangsungkan dalam tempo sepuluh bulan ke depan.

Perdana Menteri Tayyip Erdogan tidak tergesa-gesa mengumumkan kemenangannya karena khawatir kaum sekuleris garis keras mengancam menyebut Partai AK yang meletakkan akar politik Islam akan mengubah konstitusi Turki.

Komisi Pemilihan Umum Turki diharapkan mengumumkan hasil resmi pemilu Senin kemarin, tetapi saluran-saluran televisi melaporkan pemerintah mendapat kata "ya" (untuk reformasi konstitusi) sebesar 58 persen melawan 42 persen kelompok yang memilih "tidak."

Dari 50 juta yang memiliki hak pilih, hanya 77 persen yang menyalurkan aspirasinya.

Warga Turki melaksanakan pemilu sembari memperingati 30 tahun kudeta militer tahun 1980, dan Erdogan telah menarik dukungan publik untuk mengubah piagam yang ditulis selama militer berkuasa dengan cara menghidupkan kembali memori massa akan tindakan represi brutal yang diikuti pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh para jenderal.

Pihak oposisi khawatir Partai AK yang semakin kuat berusaha mewujudkan agenda tersembunyinya yang Islamis jika memenangkan masa kekuasaan berikutnya pada pemilu yang berlangsung Juli mendatang, padahal Erdogan membantah semua rencana untuk mengakhiri pemerintahan sekuler modern Turki.

Para pemilih reformasi konstitusi memang tidak mengejutkan, namun bagaiamana rezim berkuasa memilih hakim-hakim senior di Mahkamah Konstitusi membangkitkan kekhawatiran bahwa lembaga peradilan tidak akan independen.

Para pengkritik percaya pemerintah AK akan menekan melalui legislasi tanpa mesti takut dihalangi Mahkamah Konstitusi, seperti yang pernah dilakukan partai itu pada 2008 ketika mereka mengajukan pencabutan larangan berjilbab kepada wanita ketika berkuliah.

Setelah dilarang pada akhir tahun 1990an, para pemimpin AK mengubah partainya menjadi seperti partai-partai Kristen Demokrat konservatif di Eropa.

Pemerintah Erdogan telah merebut hati banyak warga Turki setelah mendorong kuat negeri itu untuk bergabung dalam Uni Eropa, dipandang reformis, dan menciptakan periode pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga mengubah Turki dari pengutang menjadi bintang negara ekonomi berkembang (emerging market).

Resesi besar tahun lalu menciutkan harapan AK pada Pemilu nanti, tetapi program pemulihan ekonomi yang berani telah memulihkan kepercayaan pemilih yang hasil pastinya akan dilihat dari hasil plebisit Minggu.

"Marjin kemenangan yang menyamankan dari pemilih "ya" adalah sinyal pasar yang positif yang menandakan Partai AK memiliki prospek baik untuk memenangkan masa ketiga kekuasannyanya dalam pemilu Juli 2011," kata Wolfango Picolli, analis Eurasia Group Consultancy yang berbasis di London.

Hasil itu juga membuat partai berkuasa lebih percaya diri mendapat dukungan rakyat, dan mungkin mengurangi belanja untuk memenangkan suara publik nanti, Tambah picolli.

Oposisi "memble"

Kekalahan kaum sekuler yang beroposisi semakin sempurna setelah Ketua Partai Republik (CHP), Kemal Kilicdaroglu dilarang ikut memilih.

Sebuah pernyataan dari CHP mengatakan pemimpin partainya tidak mewaspadai perubahan pada regulasi yang membatasi berapa banyak anggota parlemen yang dibolehkan memilih.

CHP telah menaruh harapan pada Kilicdaroglu untuk menggembleng partai yang didirikan pendiri Turki modern Mustafa Kemal Aturturk ini, sebelum pemilu diadakan tahun depan.

Banyak orang berharap perbedaan suara AK dan kaum sekuler semakin mendalam, mengingat semangat kompromi dalam Demokrasi Turki begitu minim.

"Politik akan terpolarisasai dan semakin memanas," ujar Faruk Logoglu, mantan duta besar turki untuk AS. "Partai berkuasa akan menjadi kurang menerima oposisi, dan oposisi akan semakin keras berkata dan dalam pendekatannya untuk mengganggu pemerintahan."

Di antara pasal konstitusi yang direformasi adalah membuat militer lebih merespons pengadilan sipil dan menghilangkan kekebalan hukum untuk para pemimpin kudeta tahun 1980.

Para pejabat tinggi militer senior sendiri telah diadili pengadilan atas tuduhan berkomplot menggulingkan pemerintahan Partai AK menyusul penyelidikan yang dikritik luas sebagai lebih dilandasi oleh unsur balas dendam politik. (*)

Reuters/Yudha Pratama/Jafar Sidik