Luhut minta Menkes tingkatkan vaksinasi hingga 1 juta per hari

sekarang kelihatan kasus Covid-19 menaik (meningkat) ke atas, ayo kita semua saling mengingatkan. Yang merasa jadi pemimpin, ayo kita bekerja dengan hati

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19 di angka 1 juta penyuntikan per hari pada Juli mendatang, menyusul adanya peningkatan infeksi kasus tersebut di tanah air.

"Tadi saya lihat angka-angkanya menaik (meningkat). Kemarin hampir 8 ribu (kasus) infeksi tapi pemerintah terus melakukan vaksinasi. Kemarin sudah dekat 600 ribu (vaksinasi) per hari. Hari ini dengan Pak Budi, tadi kami sudah bicara, kita mau kalau boleh 750 ribu per hari kita suntik sampai 1 juta (per hari) pada bulan depan," katanya dalam Webinar "Optimalisasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut)" di Jakarta, Kamis.

Ia meminta segenap masyarakat dan pejabat pemerintah untuk kompak melakukan upaya penanganan Covid-19. Hingga Rabu (9/6) kemarin, tercatat ada 7.725 penambahan kasus baru di 34 provinsi.

Luhut yang baru kembali dari kunjungan kerjanya ke Guiyang, China, juga meminta agar Indonesia bisa mencontoh China dalam hal kedisiplinan dalam penanganan Covid-19.

"Tiongkok dengan penduduk 1,4 miliar itu mereka super disiplin sehingga mereka bisa meng-contain Covid-19. Kita harus mencontoh. Dengan sekarang kelihatan kasus Covid-19 menaik (meningkat) ke atas, ayo kita semua saling mengingatkan. Yang merasa jadi pemimpin, ayo kita bekerja dengan hati dan juga menyampaikan pesan ini karena ini menyangkut kemanusiaan," katanya.

Luhut bercerita dalam kunjungan kerjanya selama 4 hari di China. Ia melihat betapa disiplinnya pejabat pemerintahan terhadap protokol kesehatan yang diterapkan.

"Kami selama 4 hari bertemu itu tidak pernah bisa keluar dari hotel, dari tempat pertemuan, dan semua dicek dengan baik. Semua pejabat-pejabat itu patuh dan pejabat yang melanggar ketentuan itu langsung diganti tanpa ada peringatan lagi," kisahnya.

Menurut Luhut, semua itu dilakukan demi kepentingan nasional. Oleh karena itu, ia berharap, jika Indonesia bisa menerapkan kepentingan nasional di atas segalanya, tentu hasilnya juga akan sangat baik.

"Jadi kalau kita berani seperti itu, national interest (kepentingan nasional) jadi acuan, itu saya kira akan snagat baik," ujarnya.