Panglima TNI tinjau "Serbuan Vaksinasi" di Kota Bandung

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito meninjau "Serbuan Vaksinasi" COVID-19 di Grand Ballroom Sudirman, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Saat melakukan peninjauan yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Panglima TNI sempat berdialog dengan masyarakat yang tengah melaksanakan vaksin.

"Bapak-Ibu, yang telah melaksanakan vaksin, harus tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena itulah senjata yang paling ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya.

Dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, kata dia, berarti masyarakat peduli terhadap dirinya,. keluarganya dan lingkungan sekitarnya.

Sebanyak 5.000 orang mendapatkan vaksinasi yang berasal dari area kota Bandung dan sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini mendapat antusiasme masyarakat.

Diharapkan melalui serbuan vaksinasi ini dapat mempercepat pencapaian herd immunity, sehingga program pemerintah ke depan dapat terwujud dengan cepat dan baik, menuju Indonesia sehat bebas COVID-19.

Adapun vaksinator yang bertugas, terdiri dari 80 vaksinator TNI AD, 20 vaksinator TNI AU dan 80 vaksinator dari Polri dengan total 180 vaksinator.

Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto, mengatakan, pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia sejak akhir tahun 2019, hingga saat ini belum juga berakhir dan sejak awal Maret 2020 dinyatakan terkonfirmasi di Indonesia.

Sejak kemunculan wabah COVID-19 di Indonesia, kata Edys, TNI terus bergerak untuk membantu Pemerintah, yang diawali dengan penjemputan WNI ke Wuhan, Tiongkok.

TNI dengan cepat menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan rumah sakit darurat khusus COVID-19 beserta tenaga kesehatannya.

TNI juga membantu mendistribusikan alat kesehatan ke berbagai Provinsi dan hingga kini masih terus melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro.