Presiden Serahkan Kepada DPR Soal Rencana Pembangunan Gedung

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan arahan khusus kepada fraksinya di DPR sehubungan dengan rencana pembangunan Gedung DPR yang menelan biaya lebih dari Rp1,6 triliun.

Ketua DPR Marzuki Alie yang berasal dari Partai Demokrat usai bersilaturahim Lebaran dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat, mengatakan Yudhoyono menyerahkan sepenuhnya rencana pembangunan tersebut kepada DPR.

"Beliau serahkan kepada DPR. Silakan sesuai kepentingan. Kalau memang harus dibangun silakan," ujar Marzuki.

Marzuki Alie mengatakan DPR pada prinsipnya tetap membutuhkan gedung baru untuk menampung para tenaga ahli yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan.

Apabila ada tempat untuk menampung tenaga ahli di DPR, lanjut dia, maka bisa jadi rencana pembangunan yang banyak menuai kritik itu tidak jadi dilaksanakan.

"Sekarang ini keperluan untuk menambah tenaga ahli itu sudah sangat mendesak. Sedang kita pikirkan. Kalau memang ada tempat lain sementara untuk menampung tempat kerjanya tenaga ahli, saya pikir usulan dari sebagian masyarakat untuk menunda itu bagus sekali," tuturnya.

Marzuki menjelaskan anggota Dewan layak memiliki lima tenaga ahli untuk meningkatkan kinerja seiring dengan beban tugas parlemen yang semakin bertambah sesuai dengan amanat reformasi.

Ia membandingkan dengan negara demokrasi seperti Amerika Serikat yang tenaga ahlinya mencapai 15-20 orang dan Filipina lima sampai tujuh orang untuk setiap anggota dewan.

"Indonesia saat ini baru satu. Mereka harus mengimbangi pemerintah dalam hal legislasi saja yang dulu kekuasaan di pemerintah sekarang ada di Dewan. Dewan itu tidak punya perangkat untuk membuat legislasi. Itu harus ada tenaga-tenaga yang menyiapkan dan membahas. Belum bicara masalah anggaran yang Rp1200 triliun itu," jelasnya.

Marzuki menghawatirkan apabila anggota Dewan tidak dibantu oleh tenaga ahli, maka pembahasan hanya akan menyentuh permukaan tanpa memasuki substansi.

"Akibatnya, efektivitas anggaran menjadi tidak optimal atau pun pengawasan menjadi tidak optimal," ujarnya.

Rencana pembangunan Gedung DPR guna menampung penambahan jumlah tenaga ahli, lanjut Marzuki, saat ini memang sedang dikaji kembali dari segi pembiayaan.

Namun, menurut dia, anggaran lebih dari Rp1 triliun yang cair dalam tiga tahun anggaran itu tidak terlalu berlebihan untuk membangun sebuah simbol demokrasi asalkan nantinya betul-betul dimanfaatkan.
(ANT/A024)