Serbia Setuju Berdialog dengan Kosovo

Beograd (ANTARA News) - Serbia setuju "berdialog" dengan Kosovo menyusul perundingan dengan Uni Eropa, Rabu dalam satu proses yang diperkirakan akan mendukung peran penengah kelompok itu di kawasan tersebut.

Pemerintah Serbia dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya setuju mengamendemen satu resolusi yang menurut rencana akan disampaikan ke Majelis Umum PBB akhir bulan ini yang akan menyerukan "dialog antara Beograd dan Pristina."

Sebuah rancangan resolusi terdahulu dikecam di Eropa karena mengecam deklarasi kemrdekaan sepihak tetapi pemerintah mengatakan versi baru itu merupakan satu kompromi dengan Uni Eropa (EU).

Rancangan yang telah diubah itu "sesuai dengan sikap prinsip kami yaitu satu solusi yang dapat diterima kedua pihak... dapat dihasilkan melalui perundingan-perundingan," tambahnya.

Akan tetapi pemerintah bersikeras bahwa rancangan resolusi itu " bagaimanapun juga tidak akan mengakui kemerdekaan " Kosovo.

Pemerintah-pemerintah Eropa menyambut baik pengumuman itu.

"Ini adalah satu langkah dalam menuju pemulihan hubungan," kata Menteri Luar Negeri Prancis Bernard Kouchner dalam sebuah pernyataan.

Kementerian luar negeri Spanyol mengatakan "sangat puas," dan mengatakan: "Dengan tercapainya kesepakatan ini Serbia menegaskan keiginan kuatnya untuk melanjutkan usaha-usaha keras dalam proses berintegrasi dengan Eropa, dalam satu semangat yang membangun.

Paa pengamat lain tawar menawar diplomatik mengakui EU sebagai pemain kunci dalam setiap kemungkinan perundingan antara Beograd dan Pristina.

"Kami dapat mengasumsikan bahwa masalah Kosovo kini akan kembali diserahkan dari PBB ke Brussels dan EU kemungkinan akan tampil mengawasi perang bagi perundingan masa depan," kata pengamat Predrag Simic kepada kantor berita Beta.

Pada Februai 2008, mayoritas etnik Albania Kosovo mengumumkan secara sepihak kemerdekaan dari Serbia, kendatipun ditentang keras Beograd yang tettp mengangganya sebaga provinsi selatannya.

Sejauh ini baru 70 negara termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar anggota EU mengakui Kosovo sebagai sebuah negara merdeka.

Beograd mengajukan rancanga resolusi setelah Mahkamah Internasional (ICJ) Juli mengeluarkan satu opini tidak mengikat bahwa pengumuman kemerdekaan Kosovo tahun 2008 tidak melanggar hukum internasional.

Rancangan resolusi itu banyak dikritik para pemimpin EU, yaitu 22 dari 27 negara anggota kelompok itumengakui Kosovo.

Presiden Serbia Boris Tadic, yang bertemu dengan ketua kebijakan luar negeri EU, Catherine Ashton di Brussels, selasa mengatakan rancangan itu "adalah hasil dari kompromi," kata kantor berita Tanjug.Ia juga mengatakan "satu formula untuk membuat dialog mengenai solusi-solusi masa depan telah ditemukan.

Ashton mengatakan rancangan baru itu adalah satu "cerminan komitmen bersama kita pada prospektif Eropa Serbia."

Pada Juni, EU mengizinkan diberlakukan Perjanjian Stabilisasi dan Aasosisi dengan Serbia, mengatakan perdagangan dan batuan yang dianggap langkah resmi pertama menuju keanggotaan penuh dalam EU.

Desember lalu Serbia secara resmi mengajukan permohonan untuk mulai membicarakan keanggotaan tetapi negara-negara EU harus secara bersama membuat keputusan untuk menyerahkan permohonan itu kepada komisi itu.
(H-RN/H-AK)