Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Paskalis Kossay mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan munculnya manuver atau skenario Malaysia terkait perundingan lanjutan mengenai tapal batas kedua negara.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu di Jakarta Kamis mengemukakan, Malaysia berhasil menekan Indonesia dalam perundingan di Kota Kinabalu, Malaysia pekan lalu.
"Secara umum kami menilai, delegasi Indonesia gagal menaikkan posisi tawar kita, sehingga segala sesuatu berjalan sesuai skenario pihak Malaysia," ujarnya kepada ANTARA.
Dia menunjuk contoh harapan publik agar Malaysia meminta maaf atas penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) oleh Polisi Air Malaysia, ternyata tidak bisa dikabulkan Menlu Malaysia.
"Sebaliknya, Menlu kitalah yang mengeluarkan pernyataan bahwa RI menyesalkan perbuatan itu. Yang mesti menyesal dan minta maaf mestinya Malaysia. Kita wajib marah dan minta mereka bertanggungjawab, bukan dibalik," kata anggota komisi yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan intelijen negara itu.
Paskalis Kossay juga tidak menyangka Menlu Marty Natalegawa dengan gaya bahasanya yang berlevel diplomasi tingkat tinggi, mengatakan delegasi RI berhasil mendapatkan keuntungan dari perundingan di Kota Kinabalu.
"Misalnya dengan adanya keinginan Malaysia untuk mempercepat berbagai perundingan tapal batas dan lain sebagainya, malah dalam tempo empat bulan ke depan ada empat kali pertemuan. Itu bukan kemajuan. Karena ini, baru berdasarkan keinginan Malaysia. Kita tidak tahu apa yang akan mereka ajukan lagi pada empat pertemuan itu," ujarnya.
Paskalis Kossay berkesimpulan bahwa, perundingan RI-Malaysia di Kota Kinabalu, 6 September 2010 tidak menghasilkan solusi yang tepat sesuai harapan Negara, terutama menyangkut penyelesaian masalah perbatasan kedua negara.
"Malah pihak Malaysia berhasil menekan Indonesia dengan menaikkan posisi tawar negeri jiran itu dengan berbagai dalih. Antara lain dengan terlebih dulu berhasil mengangkat sejumlah kelemahan Indonesia, seperti mau dihukum matinya ratusan WNI di sana dan mereka menawarkan bantuan hukum atau grasi," katanya.
Artinya, demikian Paskalis Kossay, diplomat RI perlu pencerahan lagi mengenai tujuan Negara RI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan harus bisa menyerap aspirasi publik yang merasa kedaulatan serta martabatnya terinjak-injak.
(M036/S023/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
