Kemarin kasus aktif COVID-19 terkendali, dana haji dipastikan aman

Jakarta (ANTARA) - Pada Senin (7/6) pemerintah menyatakan bahwa kasus aktif COVID-19 sampai saat ini masih terkendali meski ada beberapa daerah yang menghadapi peningkatan kasus penularan virus corona.

Selain itu ada warta mengenai pengelolaan dana haji, upaya pengendalian COVID-19, dan pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka di sekolah yang bisa disimak kembali dalam ringkasan berita berikut.

Menko Airlangga: Kasus aktif COVID-19 masih terkendali

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyatakan bahwa kasus aktif COVID-19 hingga saat ini masih terkendali. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia per 6 Juni berada di angka 5,3 persen dari keseluruhan kasus, lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kasus aktif global sebesar 7,5 persen.

300 lebih tenaga medis di Kudus tertular COVID-19

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sedikitnya 300 tenaga medis yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terjangkit SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 pada saat kabupaten itu menghadapi lonjakan kasus infeksi virus corona.

BPKH pastikan dana jamaah haji yang tentunda keberangkatannya aman

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan dana milik calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci aman. "Dana haji aman, saldo per Mei 2021 nilainya Rp150 triliun, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi," katanya.

Orang tua diminta berperan aktif dalam PTM terbatas

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa orang tua harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran 2021/2022.

Peneliti ingatkan perlu peta jalan vaksinasi untuk semua kategori masyarakat

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rusli Cahyadi mengingatkan pemerintah mengenai perlunya menyosialisasikan peta jalan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi semua kategori masyarakat berdasarkan prioritas agar masyarakat lebih memahami giliran mereka mendapat vaksinasi.