Mendagri minta bupati/wali kota jalankan program pengendalian COVID-19

Kalau ekonomi berjalan, otomatis PAD juga bisa meningkat dan kembali normal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para bupati dan wali kota menjalankan program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Mendagri Tito Karnavian di Jakarta Senin, menyampaikan itu saat membuka kegiatan pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 2021.

Pasangan bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2020 itu diminta untuk bisa mengontrol wabah melalui empat indikator pengendalian pandemi COVID-19.

Indikator tersebut, yakni pengendalian angka positif, bed occupancy rate (BOR) keterisian rumah sakit, recovery rate atau angka kesembuhan yang tinggi, serta fatality rate atau angka kematian yang rendah.

"Yang kami bisa lakukan adalah kami bisa mengontrol pandemi COVID-19. Untuk bisa mengendalikan, saya sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ada empat indikator (pengendalian)," katanya.

Baca juga: Pemprov Kalsel dorong percepatan vaksinasi bagi 3,3 ribu lansia

Ia berharap empat indikator pengendalian COVID-19 menjadi pedoman kepala daerah dalam mengontrol kasus penularan COVID-19 di wilayahnya.

Kepala daerah juga diminta untuk aktif secara langsung maupun melalui dinas kesehatan untuk mengecek tren angka kasus harian beserta persentase empat indikator pengendalian tersebut. Dengan begitu, kepala daerah diharapkan memiliki data yang cukup untuk menjadi dasar kebijakan pengendalian pandemi.

"Nah, empat angka ini hendaknya menjadi pegangan bapak/ibu sekalian tiap pagi, upayakan angka-angka kasus positif ini trennya menurun, kesembuhan meningkat, angka kematian makin menurun, tempat tidur/BOR itu di bawah 50 persen, itu artinya terkendali," katanya.

Pengendalian ekonomi juga menjadi penekanan Mendagri secara khusus.

Dengan pengendalian ekonomi, Mendagri berharap dapat meningkatkan uang yang beredar di tengah masyarakat sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menguat.

"Ekonomi yang pulih juga diproyeksikan dapat tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," katanya.

Ia menegaskan bahwa pemulihan ekonomi menjadi salah satu target utama. Oleh karena itu, perlu melakukan pemulihan ekonomi supaya masyarakat dapat survive.

"Kalau ekonomi berjalan, otomatis PAD juga bisa meningkat dan kembali normal," katanya.

Pemulihan ekonomi dilakukan di antaranya melalui belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah sebagai tulang punggung utama di tengah situasi ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Belanja pemerintah adalah belanja yang utama. Untuk itu, upayakan agar begitu ada anggaran APBD ini segera untuk dilakukan exercise, eksekusi secara bertahap per 3 bulan," ucap Mendagri.

Baca juga: Pemkot Semarang perketat aturan pembatasan kegiatan masyarakat

Mendagri juga meminta realisasi APBD tak dieksekusi pada akhir tahun anggaran sehingga menghambat pemulihan ekonomi secara nasional.

Di satu sisi, Mendagri juga melihat masih ada kabupaten/kota yang memiliki realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 yang rendah.

Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat, juga disumbang oleh realisasi anggaran di daerah.

Oleh karena itu, Mendagri meminta daerah segera melakukan belanja modal atau sektor produktif yang turut mengatasi pandemi COVID-19.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, belanjakan dan tolong juga lihat betul belanja yang bermanfaat kepada yang bisa mendukung/mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah maupun kontribusi untuk ke pusat itu adalah porsi belanja modal," ujarnya.