Parlemen Nepal Gagal Pilih Perdana Menteri

Kathmandu (ANTARA News/AFP) - Parlemen Nepal untuk ketujuh kalinya gagal memilih seorang perdana menteri, Selasa, memperpanjang kebuntuan yang menghambat pengeluaran penting publik dan mengancam proses perdamaian yang rapuh itu.

Negara itu tanpa pemerintah sejak 30 Juni, ketika mantan perdana menteri Madhav Kumar Nepal mengundurkan diri atas tekanan dari partai oposisi Maois untuk membuka jalan bagi satu pemerintah persatuan nasional baru.

Sejak itu, partai-partai politik tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai pemerintah baru dan serangkaian pemungutan suara di parlemen yang memiliki 601 anggota tidak berhasil membuat satu keputusan ,dengan tidak ada calon-calon yang memperoleh suara mayoritas yang diperlukan.

Maois, yang melakukan pemberontakan selama satu dasa warsa terhadap pemerintah negara itu sebelum mengubah perjuangan mereka dengan membentuk satu partai politik dan menang dalam pemilu tahun 2008, memiliki kursi terbanyak di parlemen, tetapi tidak cukup untuk membentuk pemerintah sendiri.

Pemimpin Maois dan mantan panglima perang Pushpa Kamal Dahal, lebih dikenal dengan panggilan Prachanda meraih 252 suara dalam pemungutan suara, Selasa, mengalahkan lawannya tetapi masih gagal memperoleh suara mayoritas yang diperlukan.

Kandidat saingannya Ram Chandra Poudel, ketua partai terbesar kedua di parlemen, Kongres Nepal meraih 119 suara.

Parlemen mengatakan pemilihan mendatang akan diselenggarakan 26 September yang semakin menunda pembicaraan anggaran tahunan dan menangguhkan pengeluaran publik yang dibutuhkan di salah satu negara termiskin di dunia.

Kebuntuan itu juga menghambat usaha proses perdamaian yang dimulai ketika perang saudara yang berdarah itu berakhir tahun 2006.

Misi PBB di Nepal (UNMIN), Selasa memperingatkan bahwa ada "sedikit tanda jalan konsensus dalam proses perdamaian Nepal dengan partai-partai sibuk dengan perpecahan internal dan masalah pembagian kekuasaan."

Dalam satu pernyataan, UNMIN mengatakan satu laporan PBB yang akan dikeluarkan di New York Selasa malam juga akan menyoroti "tantangan-tantangan lain seperti ketidakamanan yang terus terjadi dalam laporan-laporan tentang kekacauan.Tidak ada kemajuan dalam menangani kekebasan dari hukuman tehadap pelanggaran hak asasi manusia.

UNMIN dibentuk setelah perang saudara itu berakhir dengan mandat sementara memantau gerilyawan Maois dan tentara nasional dan membantu proses perdamaian dan berulang-ulang mengatakan kecewa atas lambatnya tercapai kemajuan.

Mandatnya sekarang menurut rencana akan berakhir 15 September, tetapi diperkirakan akan diperpanjang lagi. (RN/K004)