Kemarin, Mochtar Kusumaatmadja wafat hingga sinetron Zahra

Jakarta (ANTARA) - Lima berita hukum pada Minggu (6/6) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik mulai dari wafatnya Mochtar Kusumaatmadja hingga dukungan penghentian sinetron Zahra.

Klik di sini untuk berita selengkalnya

1. Mochtar Kusumaatmadja wafat

Mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri era Kabinet Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja wafat, Minggu.

Akun Twitter resmi Kantor Staf Kepresidenan (KPS) mengucapkan belasungkawa dan turut berduka cita atas wafatnya pria kelahiran 17 Februari 1928 itu. Sebelum wafat Mochatar dikabarkan sakit sejak 2015.

Selengkapnya di sini

2. Meutya Hafid dukung KPI hentikan sinetron Zahra

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung dan menyetujui langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera menghentikan sinetron "Suara Hati Istri: Zahra” di salah satu stasiun televisi swasta.

“Kami mengapresiasi reaksi cepat dari teman-teman KPI untuk segera menegur stasiun televisi hingga menghentikan sinetron ini. Sangat memprihatinkan stasiun televisi memberikan tontonan yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI," kata Meutya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

3. Kapolri minta penanganan COVID-19 di Kudus lebih intensif

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo prihatin dengan peningkatan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kemudian meminta semua pihak termasuk anggota Polri dan TNI di wilayah intensif melakukan upaya pencegahan dan pengendalian.

Ketika meninjau Kabupaten Kudus, Minggu, Sigit memperoleh data jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 7.975 orang, sedangkan jumlah orang sembuh 5.918 orang dan meninggal dunia 659 orang.

Selengkapnya di sini

4. Dua bocah curi motor di Semarang dilepas lewat "restorative justice"

Polisi melakukan upaya penyelesaian kasus dugaan pencurian sepeda motor yang dilakukan dua bocah di bawah umur di Kota Semarang, Jawa Tengah, melalui upaya "restorative justice" atau keadilan restoratif

"Kasusnya sudah ditutup melalui 'restorative justice'," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol.Irwan Anwar di Semarang, Minggu.

Selengkapnya di sini

5. Kapolda Kalsel: Semua TPS dianggap rawan saat PSU Pilgub

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto mengatakan semua tempat pemungutan suara (TPS) dianggap rawan saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) 9 Juni 2021.

"Personel pengamanan tidak boleh lengah apalagi underestimate. Semua harus siap siaga untuk kemungkinan terburuk sekalipun," kata dia di Banjarmasin, Minggu.

Selengkapnya di sini