Pariaman bangkitkan ekonomi warga di masa pandemi dengan padat karya

CFW Program Kotaku atau padat karya berasal dari Kementerian PUPR yang tujuannya untuk memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah kerja kepada masyarakat yang terdampak COVID-19

Pariaman, Sumbar (ANTARA) - Rawang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat yang mendapatkan program padat karya atau "cash for work" (CFW) melalui Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Semenjak mendapatkan program tersebut dalam satu bulan terakhir puluhan warga di daerah itu berjibaku membangun dan memperbaiki drainase serta jalan di daerahnya sehingga terlihat lebih bersih dan rapi. Warga tersebut merupakan korban dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi atau kehilangan pekerjaan dan bahkan ada usahanya yang bangkrut.

Salah satu warga itu yaitu Hendrik (38) yang dulunya merupakan pedagang buah sukses di Batam, Kepulauan Riau dengan omzet per hari mencapai Rp20 juta per hari. Namun karena pandemi, secara perlahan usaha yang dijalankannya gulung tikar sehingga ia terpaksa menjual mobilnya untuk modal usaha. Namun usahanya pun tak kunjung pulih hingga akhirnya Hendrik menggadaikan rumahnya untuk modal usaha dan ternyata upaya itu pun percuma.

"Sampai sekarang utang masih menunggak, pihak bank sering menelepon agar saya membayar utang kalau tidak rumah saya yang jadi jaminan akan dilelang. Tapi saya sudah tidak ada uang lagi," katanya.

Ayah dari tiga anak tersebut mengatakan karena ia dan keluarganya tidak ada harapan lagi tinggal di Batam maka diputuskannya untuk pulang kampung enam bulan yang lalu dan tinggal menumpang di rumah mertua. Di kampung halaman, ia kembali mencoba berbagai usaha dan terakhir menjadi karyawan pengusaha buah di Padang. Namun karena tidak memiliki pengalaman berjualan di Padang serta kurangnya sarana pendukung maka omzet yang didapatkannya pun sedikit.

"Ketika mendengar ada pekerjaan untuk perbaikan drainase di desa saya pun ikut mendaftar," ujarnya.

Ketua Kelompok Sosial Masyarakat Desa Rawang, Rafkiman mengatakan program tersebut saat ini dibutuhkan warga karena pendapatan mereka menurun drastis bahkan ada yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19.

Ia menyampaikan situasi daerah itu ketika mendengar desanya mendapatkan CFW Program Kotaku yang dalam pemahaman warga merupakan bantuan dari pemerintah. Hal ini tentu angin surga bagi warga terutama yang kehilangan atau tidak memiliki pekerjaan.

Pada saat itu, lanjutnya warga yang mendaftar lebih dari 100 orang padahal peserta dalam program tersebut maksimal hanya 35 orang. Hal tersebut menurutnya tidak terlepas dari informasi yang didapatkan warga serta kondisi ekonomi saat ini yang membuat mereka memaksakan diri untuk mendaftar. Bahkan ibu-ibu di desa itu juga ikut mendaftar program tersebut.

"Hal ini saya sampaikan kepada fasilitator, setelah pembahasan yang alot akhirnya fasilitator berkoordinasi dengan pimpinannya hingga kami diperbolehkan menggunakan tenaga kerja melebihi kuota dengan syarat volume pekerjaan tidak terganggu," katanya.

Ia mengatakan karena peserta program tersebut melebihi kuota yang tersedia maka dirinya harus mengawasi secara ekstra karena jika tidak maka dana yang disediakan dikhawatirkan habis sebelum pekerjaan selesai.

Pada awalnya pihaknya memperbolehkan sebagian besar warga yang mendaftar ikut dalam program itu. Namun berjalan waktu jumlahnya semakin dikurangi hingga akhirnya menjadi 50 per hari. Gaji yang diterima pekerja setingkat buruh pada program tersebut yaitu Rp97 ribu per hari sedangkan tukang Rp119 ribu per hari.

Ia menyebutkan adapun sasaran yang dikerjakan dalam program tersebut di Desa Rawang yaitu perbaikan enam drainase di enam titik dan satu jalan.

Menurutnya program tersebut dapat menutup kemungkinan terjadinya tindak kriminal pencurian yang dilakukan warga yang putus asa mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Delapan desa

Selain Desa Rawang ada delapan desa lainnya yang mendapatkan program tersebut. Adapun desa itu, yaitu di Kecamatan Pariaman Tengah yakni Desa Kampung Baru dan Desa Pauh Barat. Lalu Kecamatan Pariaman Selatan yakni Desa Palak Aneh dan Desa Padang Cakur, serta Kecamatan Pariaman Utara yaitu Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Aia Selatan, Desa Tungkal Selatan, dan Desa Sintuak.

Kepala Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Muhammad Syukri mengatakan Pariaman merupakan daerah terbanyak mendapatkan program tersebut jika dibandingkan daerah lainnya di provinsi itu. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari peran dan kerja keras wali kota dalam melobi ke pihak kementerian terkait.

"Dana program Kotaku ini langsung dari Kementerian PUPR dan uangnya dikirim ke nomor rekening masing-masing kelompok yang bekerja." ujarnya.

Ia menyampaikan kegiatan dalam CFW Kotaku tersebut yaitu pemeliharaan atau rehabititasi ringan dan sedang infrastruktur yang ada di desa yaitu di antaranya jalan, drainase, air minum, dan sanitasi.

Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan akibat pandemi COVID-19 perekonomian warga, swasta, bahkan negara terganggu. Banyak warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha tidak berjalan bahkan gulung tikar, dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus yang berasal dari pemerintah pusat untuk daerah dipotong.

"Dengan anggaran yang terbatas tentu tidak banyak program yang bisa dibuat di daerah," katanya.

Upah kerja

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Pariaman tahun 2020 dicantumkan laju pertumbuhan ekonomi daerah itu yaitu sebesar minus 1,32 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,33 persen. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19.

Guna mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat maka pemerintah pusat membuat program padat karya yang untuk Pariaman mendapatkannya melalui program Kotaku dengan menerapkan sistem upah untuk kerja.

CFW Program Kotaku atau padat karya tersebut, kata Genius, berasal dari Kementerian PUPR yang tujuannya untuk memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah kerja kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

"Masing-masing desa mendapatkan alokasi dana lebih kurang sebesar Rp300 juta, bahkan ada satu desa yang mendapat alokasi dana sebesar Rp1 miliar," katanya.

Dalam pelaksanaannya persentase pengalokasian dana untuk upah pekerja lebih besar dari belanja barang yaitu mencapai 60 persen sehingga upaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat Kota Pariaman dapat tercapai melalui program itu.

"Kami akan terus melobi ke pemerintah pusat untuk meminta tambahan kuota kegiatan CFW program Kotaku ini untuk desa-desa lainnya agar banyak warga mendapatkan penghasilan serta dapat membantu pendongkrak perekonomian Pariaman," ujar dia.

Ia mengatakan dana desa juga dapat diusulkan untuk program padat karya agar masyarakat yang tidak berpenghasilan bisa memperoleh uang dengan ikut bekerja pada program tersebut.

Genius berharap dengan gencarnya kegiatan padat karya di daerah itu maka dapat membantu warga yang sedang menghadapi permasalahan ekonomi. Selain itu diharapkan infrastruktur yang dibangun atau menjadi sasaran dari padat karya dapat dimanfaatkan oleh warga.

Realisasi program Kotaku Padat Karya tersebut di Kota Pariaman hingga akhir Mei 2021 telah mencapai dari 60 persen dan sejauh ini telah membantu ekonomi warga di daerah itu terutama dalam menghadapi Lebaran.

Kepala Desa Rawang Sukri Heriadi Can mengatakan pihaknya bersyukur daerahnya mendapatkan program tersebut karena tidak saja dapat menata lingkungan di desa namun juga membantu ekonomi warga.

Ia menyampaikan melihat dampak positif adanya program tersebut untuk perekonomian warga maka pihaknya berencana juga akan membangun drainase yang sistem pengerjaannya juga padat karya dengan dana sekitar Rp250 juta.

Pelaksanaan padat karya dari desa tersebut, lanjutnya direncanakan setelah program padat karya Kotaku selesai.

Ia mengatakan meskipun pihaknya sudah mendapatkan program Kotaku serta dana untuk pembenahan desa, namun menurutnya masih banyak lokasi lainnya yang memerlukan penataan yang dananya besar sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.