"Pemkab Mamuju menyatakan memboikot investasi Negara Malaysia di Kabupaten Mamuju, karena Negeri Jiran tersebut telah melecehkan kedaulatan bangsa ini," katanya di Mamuju, Minggu, menanggapi ketegangan antara RI dan Malaysia akhir-akhir ini.
Ia mengatakan, Pemkab Mamuju, menyatakan memboikot dan menutup investasi Negara Malaysia di Mamuju, baik sektor ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.
Menurutnya, Negara Malaysia telah berulang kali melecehkan negara ini dengan membuat aksi-aksi yang melecehkan kedaulatan bangsa sehingga investasi Malaysia dilarang masuk ke Mamuju.
"Sudah berulang kali Malaysia melecehkan kedaulatan bangsa ini, seperti pada peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Pulau Kalimantan, kemudian Malaysia memperlakukan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tidak wajar," katanya.
Malaysia juga lanjutnya telah mengklaim budaya dan kekayaan alam Indonesia kemudian melecehkan pejabat negara di Indonesia, dengan ditangkapnya petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Kepulauan Riau.
"Ini tidak bisa dibiarkan arogansi Malaysia harus diakhiri, mereka telah memperlakukan pejabat kita dengan tidak wajar, ini sebuah pelecehan berat," katanya.
Oleh karena itu ia menyatakan, tidak akan bekerjasama lagi dengan Negara Malaysia di bidang investasi apapun dan memutus hubungan kerjasama secara total dengan negara tersebut.
Selain itu, lanjutnya, pemkab Mamuju juga akan melarang TKI yang ada di Kabupaten Mamuju untuk pergi ke Malaysia mencari kerja.
"Sikap pemerintah di Mamuju ini akan ditindaklanjuti seluruh aparat Pemkab Mamuju sebagai bentuk perlawanan atas pelecehan negara Malaysia kepada negeri ini," katanya.(*)
(T.KR-MFH/F003/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
ayo bangkit kepala daerah....mungkin akan ada bupati2 ataw walikota2 lain yang akan memecat kepala sekolah negeri yang memperlakukan kelas internasional. ingat SEKOLAH NEGERI adalah sekolah untuk rakyat negeri ini... bukan untuk sekolah kaum berduit saja.