Presiden : Ekses Negatif Demokrasi Harus Dikoreksi

Cikeas, Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ekses negatif sistem demokrasi yang berlangsung saat ini harus dikoreksi sehingga cita-cita reformasi dapat terjaga.

Dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama dengan pimpinan partai politik peserta deklarator SBY-Boediono di Puri Cikeas, Bogor, Minggu petang, Presiden mengatakan semua pihak harus bersama-sama memberikan koreksi bila ada yang menyimpang.

"Banyak ekses dalam demokrasi yang kita jalankan, termasuk pemilu kepala daerah. Bila ada ekses jangan berdiam diri, mari kita lakukan perbaikan," tegasnya.

Kepala Negara menjelaskan reformasi gelombang pertama yang bergulir sejak 1998 telah sama-sama dilalui. Sistem demokrasi telah terbentuk namun bukan berarti tidak ada kekurangan.

"Desentralisasi dalam praktiknya ada penyimpangan . Mari kita perbaiki. Jangan dibaca dengan pengembalian sistem otoritarian, karena demokrasi, ham dan desentralisasi adalah agenda reformasi kita, tapi bila ada masalah jangan kita diamkan," tegasnya.

Menurut Presiden, upaya-upaya untuk menyusun sistem nasional dan konsensus bagi masa depan Indonesia bukanlah monopoli elit politik semata namun juga ruang diskusi dan wacana dari publik diakomodasi sehingga semua pihak ikut serta mewujudkan sistem nasional bagi Indonesia di masa yang akan datang.

"Kita punya tanggung jawab. Saya senang bila parpol pikirkan itu semua. Kita semua sebagai pelaku, stake holder. Pemerintah, DPR, DPD tidak boleh monopoli apa pun . Mari kita buka ruang publik yang semakin luas," paparnya.

Dalam sambutannya, Presiden juga menilai perlunya Indonesia memiliki konsensus sebagai dasar kemajuan Indonesia seperti konsensus yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan China.

Membandingkan dengan konsensus Washington dan konsensus Beijing, Presiden mengatakan bisa jadi konsensus Jakarta bila bisa diwujudkan akan memiliki enam pilar.

Pilar pertama adalah menjalankan demokrasi bersama penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas.

Pilar kedua adalah peranan pemerintah dalam ekonomi dijalankan tapi nilai konstruktif dalam kaidah pasar agar kompetitif tidak boleh diabaikan.

Pilar ketiga, menurut Presiden adalah meskipun ekonomi nasional sudah terintegrasi dengan ekonomi internasional namun bukan berarti multinasional corporation yang diutamakan namun juga memperhatikan usaha kecil dan menengah.

"Elemen yang keempat, pertumbuhan penting namun harus diikuti pemerataan dan keadilan sosial sekaligus pemeliharan lingkungan yang baik," katanya.

Pilar kelima, yang penting juga diperhatikan menurut Presiden, mendorong pasar domestik.

"Bila masyarakat kita semakin besar daya beli, maka pasar dalam negeri akan semakin kuat dan hidup," katanya.

Dan pilar yang keenam adalah pemerintahan presidential dengan sistem multi partai.

"Bangsa ini bangsa kita sendiri, kita sah dan dibenarkan untuk memikirkan sistem nasional yang cocok untuk bangsa kita. Kita tidak harus ikut-ikutan ambil model negara mana pun yang belum tentu bila diterapkan di Indonesia membawa keberhasilan," kata Presiden.(*)
(P008/A011/R009)