Implementasi SDGs Desa wujud pemenuhan hak asasi warga, sebut Mendes

Pemenuhan SDGs Desa untuk memenuhi hak warga desa itu meliputi hak untuk lepas dari kemiskinan dan hak warga miskin untuk dipelihara negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals/SDGs) Desa merupakan perwujudan atas pemenuhan hak asasi warga desa.

"Pelaksanaan SDGs desa itu sebenarnya adalah pemenuhan hak asasi yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 45, jadi ini sangat mendasar sekali baik secara filosofis maupun konstitusinya," katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan pemenuhan SDGs Desa untuk memenuhi hak warga desa itu meliputi hak untuk lepas dari kemiskinan dan hak warga miskin untuk dipelihara negara.

"Itu tercantum dalam SDGs Desa nomor satu yakni Desa Tanpa Kemiskinan," katanya.

Kemudian, lanjut dia, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (SDGs Desa nomor empat, Pendidikan Desa Berkualitas). Hak-hak asasi perempuan desa (SDGs Desa nomor lima, Keterlibatan Perempuan Desa).

Lalu, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak (SDGs Desa nomer delapan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata). Hak untuk hidup dalam perdamaian (SDGs Desa nomor 16, Desa Damai Berkeadilan).

Selanjutnya, hak untuk hidup dalam budayanya sendiri yang tercantum dalam SDGS Desa nomor 18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dalam rangka memenuhi SDGs Desa, Mendes PDTT mengatakan bahwa pada 2021 ini pihaknya fokus melakukan pemutakhiran data desa untuk menentukan rencana aksi desa ke depan, untuk tahun 2022 hingga 2030.

Pada 2021 ini pihaknya juga melakukan pengolahan dan analisis data SDGs Desa untuk memetakan potensi desa, masalah desa hingga rekomendasi kegiatan pembangunan desa.

"Dari situlah yang akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam penggunaan dana desa. Akan terlihat potret desa sehingga kita sudah bisa melakukan kalkulasi kira-kira sampai 2030 apa yang akan dihasilkan," demikian Abdul Halim Iskandar.

Baca juga: Kemendes: Pemberdayaan perempuan salah satu SDGs Desa

Baca juga: Kemendes rencanakan pilot project SDGs desa tanpa kemiskinan di Riau

Baca juga: Mendes dorong reformasi desa melalui kebijakan berbasis "SDGs Desa"

Baca juga: Mendes PDTT pastikan pencegahan perkawinan anak masuk SDGs Desa