Kadin Gelar Rakornas UMKM dan Koperasi

Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk meningkatkan Sektor UMKM yang mempunyai jumlah sangat signifikan di Indonesia.

"Dengan jumlah yang sedemikian besar dan didukung kebijakan tepat seharusnya UMKM dapat kuat dan terus tumbuh," ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga Uno, di Jakarta, Jumat.

Ia mengemukakan bahwa saat ini populasi UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 51,26 juta unit usaha atau 99 persen dari seluruh unit usaha serta menyumbang terhadap PDB 2009 sangat signifikan, yaitu sebesar 53 persen.

"Artinya, sebenarnya yang menggerakkan ekonomi bangsa ini adalah UMKM dengan bidang-bidang usaha sangat beragam, seperti makanan-minuman, jasa, pertanian, perikanan, kerajinan, retail, transportasi," ujar Sandiaga.

Menurut dia, diharapkan dengan adanya Rakornas ini UMKM dapat kuat dan terus tumbuh, baik dari segi turnover volumenya maupun juga pelakunya.

Ia mengatakan Rakornas Bidang UMKM dan Koperasi ini akan dibagi menjadi tiga komisi yang secara khusus akan membahas Komisi I Akses Pembiayaan, Komisi II Akses Pasar, dan Komisi III Peningkatan Kapabilitas.

"Masing-masing komisi punya bahasan yang harus di eksplorasi lebih mendalam. Agar dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk membangun UMKM yang kuat," ujarnya.

Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi mempunyai target yaitu UMKM mampu meningkatkan volume turnover sebesar 15 persen per unit UMKM, dan mampu untuk go-international, walaupun tren angka ekspor UMKM sedang menurun dari 1,35 juta dolar AS pada 2008 menjadi 1,23 juta dolar AS pada 2009.

Kemudian, mempermudah akses kredit bagi UMKM tidak hanya melalui pemberian suku bunga rendah namun juga pemberian akses kredit yang harus didampingi dengan capacity building, seperti alih teknologi dan peningkatan SDM.

Serta, Sandiaga menambahkan, Kadin mengharapkan adanya kemudahan perizinan legalitas usaha, dan sejenisnya. "Izin diperlukan untuk banyak hal seperti akses ke perbankan, ekpor barang, import bahan baku, monitoring karena Kadin Indonesia menginginkan tumbuhnya UMKM formal, bukan informal," ujar Sandiaga.

Ia mengatakan sudah saatnya bagi pemerintah, perbankan, dan masyarakat untuk mengubah sudut pandangnya terhadap UMKM dengan industri besar dan UMKM harus diposisikan pada level yang setara, mengurangi dikotomi antara industrialis-UMKM.

"Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan akses pelayanan sumber daya dan kesempatan melihat peluang ekonomi," ujarnya

Ia mencontohkan, apabila akses permodalan perbankan konvensional dianggap terlalu rumit bagi pengusaha mikro, maka menjadi kewajiban kita untuk memfasilitasi adanya lembaga keuangan mikro yang formal dan mudah diakses pelaku UMKM.

"Karena tidak menutup kemungkinan, industri kecil tumbuh menjadi industri besar. Sudah hukum alam, tidak ada sebuah bisnis yang tiba-tiba besar. Pasti ada prosesnya," ujarnya.

Rakernas dengan tema Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam rangka Kesetaraan Ekonomi Nasional di Jakarta Convention Center ini merupakan tindak lanjut dari Nasional Summit yang diselenggarakan Kadin pada 29-31 Oktober 2009.
(ANT/P003)