Erick Thohir: "Open Sky" nantinya hanya diterapkan di bandara tertentu

Ini kesempatan bagi kita untuk sinkronisasi dengan kementerian-kementerian lainnya, kalau beberapa titik atau bandara yang dibuka untuk Open Sky maka dari bandara tersebut Garuda Indonesia bisa menyebar ke 20 kota di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan nantinya hanya beberapa bandara tertentu di Indonesia yang terbuka bagi pesawat maskapai asing atau menerapkan sistem Open Sky.

"Dengan kondisi pandemi COVID-19 sendiri, Alhamdulillah kita sudah berbicara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan beliau mendukung bagaimana nanti bandara-bandara di Indonesia tidak bisa semuanya menjadi bandara yang menerapkan kebijakan bersama membuka wilayah udara di Indonesia, termasuk untuk maskapai asing atau Open Sky," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menurut Erick Thohir, Open Sky yang dimaksud adalah bandara Indonesia dibuka agar pesawat atau maskapai asing bisa mendarat di wilayah RI. Pemerintah kembali harus realistis, apalagi dengan kondisi COVID-19 tidak mungkin juga semua titik atau bandara terbuka bagi maskapai asing.

"Ini kesempatan bagi kita untuk sinkronisasi dengan kementerian-kementerian lainnya, kalau beberapa titik atau bandara yang dibuka untuk Open Sky maka dari bandara tersebut Garuda Indonesia bisa menyebar ke 20 kota di Indonesia," kata Erick Thohir.

Dengan demikian, menurut Erick Thohir, dari satu bandara yang dibuka bagi penerbangan asing maka dari bandara tersebut jika penumpang ingin melanjutkan penerbangan ke kota-kota di Indonesia maka menggunakan Garuda Indonesia atau maskapai swasta nasional yang hanya akan melayani rute penerbangan domestik.

"Ini yang kita lakukan dan kita mesti melihat memang beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan China juga melakukan hal yang sama. Kita mau ke Amerika Serikat juga hanya beberapa bandara yang dibuka untuk penerbangan asing, tidak semua kota. Begitu juga di China seperti itu," kata Menteri BUMN tersebut.