Diplomasi Tak Boleh Tanpa Target

Yogyakarta (ANTARA News) - Pengamat sosial politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sujito MSi menilai upaya pemerintah yang memilih jalur diplomasi dalam mensikapi "memanasnya" hubungan dengan Malaysia harus tetap punya target yang jelas.

"Soal memanasnya hubungan Indonesia dengan Malaysia, sebenarnya kita perlu merespon bukan dengan cara reaksioner semata namun harus pendekatan yang utuh," katanya di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, presiden perlu tegas bersikap dan tidak lembek, tetapi juga tidak sempit dalam bertindak karena saat ini pemerintah Indonesia selalu menghadapi dilema yang cukup sulit.

"Di satu sisi selalu terjebak dalam gesekan dan serasa kalah dalam tekanan politik tetapi, sikap keras yang akan dilakukan pasti juga menghadapi beban sosial yang cukup rumit yakni banyaknya warga Indonesia yang masih terserap bekerja dan menggantungkan hidup di Malaysia," katanya.

Ia mengatakan, oleh karena itulah jalan diplomasi dan negosiasi harus punya target yang jelas misalnya pendekatan hukum internasional dan prinisp-prinsip kedaulatan negara.

"Di titik inilah para diplomat harus memiliki kemampuan besar untuk meyakinkan dunia internasional atas posisi Indonesia di hadapan Malaysia, selama ini diplomat kita terlalu lemah dan tidak ulung di dunia internasional sementara dubes kita tidak berfungsi efektif mewakili negara di luar negeri," katanya.

Kandidat doktor ilmu sosial ini mengatakan, urusan diplomatik sekarang adalah kaitan kebijakan ekonomi politik luar negeri dan seraya proses diplomasi itu berlangsung ciptakan struktur ekonomi dalam negeri yang membuat tenaga kerja kita bisa memperoleh pekerjaan dan jaminan sosial di dalam negeri.

"Dengan demikian tenaga kerja Indonesia tidak tertarik ke luar negeri, tetapi lebih betah di dalam negeri, perpaduan cara pandang kebijakan ini sangat penting agar kuatnya ekonomi dalam negeri menjadi basis kedaulatan di mata luar negeri sehingga kita tidak diremehkan," katanya.

Ia mengatakan, perang zaman sekarang adalah kemampuan kebijakan yang kuat dalam negeri akan menjadi daya besar nasionalisme ekonomi untuk memperkokoh kedaulatan politik bangsa.

"Perang ekonomi dan politik itu yang sekarang terjadi adalah soal nasionalisme kita, bukan soal keberanian angkat senjata tetapi seberapa mampu ekonomi kita dan politik tidak didikte oleh asing termasuk Malaysia," katanya.

Arie mengatakan, kesimpulannya Indonesia negara besar tetapi sayangnya dikerdilkan oleh sikap penguasanya yang dilihat dari kebijakan-kebijakannya yang ditelurkannya.

"Kasus konflik dengan Malaysia harus dijadikan refleksi agar membenahi secara menyeluruh soal kedaulatan, di sanalah kita akan mampu tunjukkan ke dunia, Indonesia adalah negara yang hebat secara politik dan ekonomi demokratis dan berdaulat sehingga negara kecil seperti Malaysia sesungguhnya gampang dilumpuhkan," katanya.
(V001/B013)