Jakarta (ANTARA News) - Survei Indo Barometer yang dilaksanakan di 33 Provinis, 9-20 Agustus 2010 menyimpulkan bahwa mayoritas responden berdasarkan persepsi publik menyatakan tidak setuju terhadap usulan amandemen UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam diskusi hasil survei nasional, di Jakarta, Kamis, mengatakan, publik atau responden yang setuju amandemen UUD 1945 sebesar 39,1 persen sedangkan yang tidak setuju 47,2 persen.

Sedangkan, terkait pertanyaan persetujuan jika Presiden SBY menjabat sampai tiga Periode, 3,9 persen menyatakan sangat setuju, 32,8 persen setuju, dan tidak setuju 44,3 oersen, sementara 7,3 persen sangat tidak setuju.

Pengumpulan data pada 9-20 Agustus 2010 dan dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah respoden sebanyak 1200 orang, dengan margin kesalahan kurang lebih 3,0 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih dengan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yg mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Pengumpulan data dengan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

Dalam survei ini pula, diketahui akan terjadi persaingan figur di Pemilu 2014. Jika SBY sudah tidak lagi menjabat, dan jika Partai Demokrat akan memajukan nama Anas Urbaningrum atau Ani Yudhoyono dan berhadapan dengan Megawati Soekarnoputri maka kedua figur dari Partai Demokrat itu akan kalah.

Dari hasil survei terlihat bahwa Mega mengungguli dengan Ani, Mega disukai 21,8 persen responden, sementara Ani hanya 3,4 persen responden, ujar Qodari.

Sementara, jika dihadapkan dengan Anas, Qodari menyebutkan Mega tetap diatas, dengan perolehan suara 22,1 persen responden, sedang Anas hanya 2,6 persen responden.

"Sementara itu, Hatta Rajasa yang akan diusung oleh PAN pun tidak bisa berbuat banyak, dari hasil survei kami Hatta jika berhadapan dengan Mega hanya memperoleh 2,0 persen pemilih responden," katanya.

Ditempat yang sama, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok enggan menilai hal tersebut, prinsipnya bagi Mubarok Demokrat belum berfikir ke arah tersebut.(*)
(ANT/R009)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010