Legislator dukung upaya peningkatan anggaran untuk literasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih mendukung upaya peningkatan anggaran yang diperuntukkan bagi peningkatan literasi di Tanah Air.

“Komisi X DPR siap mendorong Perpusnas untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN TA 2022, antara lain layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajar sepanjang hayat, tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa, dan memperbesar akses buku bacaan yang dibutuhkan pada kenormalan baru di daerah terutama daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T),” ujar Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia meminta agar Perpusnas terus berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19 melalui sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan pembudayaan kegemaran membaca sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.

Anggota Komisi X DPR Putra Nababan menambahkan dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat.

“Perpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis COVID-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,” kata Putra.

Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menekankan bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan dipenuhi generasi produktif yang diharapkan membangun negara dalam segi ekonomi dan inovasi. Dia menambahkan, selain memiliki fungsi untuk meningkatkan minat baca atau meningkatkan produksi buku, perpustakaan juga memiliki andil untuk menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Kalau bicara soal pendidikan, belajar adalah kegiatan lifetime karena tidak berhenti pada pendidikan formal tetapi justru wajib hukumnya untuk menambah ilmu saat masuk ke dunia kerja,” jelas Bram.

Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan bahwa penghakiman dunia tentang rendahnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dengan memperbaiki sisi hulu. Menurutnya, permasalahan bukan ada di minat baca melainkan kurangnya jumlah buku terutama untuk daerah 3T.

“Untuk memperkuat budaya literasi, rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk saat ini adalah 1 buku ditunggu 90 orang, maka dari itu di tahun 2022 rasio tersebut harus diperkecil. Akan tetapi dengan anggaran yang minim, angka ketersediaan buku pasti meleset,” ungkap Syarif Bando.

Perpusnas berupaya untuk membuat mirroring data sehingga masyarakat di daerah 3T tidak perlu menunggu lama dan langsung bisa mengakses buku yang diperlukan, sama seperti yang berada di Jakarta. Syarif Bando memastikan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapat dukungan fasilitas jaringan guna keperluan mirroring data dari kementerian/lembaga lain dalam pemenuhan distribusi koleksi buku bacaan di daerah.

“Perpustakaan mengambil bagian penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan visi tingkatan literasi keempat itu jelas bersoal pada eksekusi, akan tetapi hal tersebut mustahil dilakukan dengan anggaran minim. Indonesia kelaparan buku,” ucapnya.

Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp667.521.289.000. Akan tetapi, jumlah tersebut masih harus ditingkatkan untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia. ***3***

Baca juga: Kominfo sebut UMKM perlu tumbuhkan kesadaran literasi digital
Baca juga: Indonesia masih butuh 9 juta talenta digital