Ketua DPR minta perguruan tinggi tidak jadi menara gading

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dr (HC) Puan Maharani SSos meminta perguruan tinggi untuk tidak menjadi menara gading karena membuat mahasiswa tidak adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Menara gading adalah kondisi dimana pendidikan menjadi tempat seseorang belajar sambil terpisahkan dirinya dari masyarakat, dan setelah selesai maka kembali ke masyarakat, tanpa memahami cepatnya perubahan yang terjadi di luar kampus,” ujar Puan dalam webinar series Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) Seri ke-3 dengan tema "Pendidikan Indonesia untuk Masa Depan Bangsa dan Kemanusiaan” di Jakarta, Rabu.

Puan menambahkan jangan sampai kampus kemudian hanya menjadi sebuah pabrik gelar-gelar akademis, dan menjadikan peserta didiknya minim kemampuan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Menurut dia, salah satu gelombang perubahan zaman yang harus dihadapi generasi bangsa sekarang adalah perkembangan teknologi-informasi yang begitu cepat. Perkembangan robotik, kecerdasan buatan, blockchain, crypto currency, dan algoritma kesadaran adalah beberapa hal yang harus dipelajari generasi masa kini untuk menambah kemampuan masa depan mereka. Untuk itulah pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi sebuah keharusan.

Tantangan penguasaan atas teknologi informasi dan komunikasi yang dihadapi oleh generasi masa depan itu juga disepakati oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro.

“Kegagalan untuk menguasai teknologi menyebabkan bangsa kita menjadi rentan terhadap arus serbuan berita palsu atau hoaks. Selain itu, kegagapan teknologi juga berkorelasi terhadap lahirnya kemiskinan di bidang literasi informasi. Di sinilah, pendidikan jelas memikul tanggung jawab utama,” kata Ari.

Untuk mengembangkan pendidikan yang adaptif terhadap teknologi itu tentunya membutuhkan komitmen dan investasi dari semua pihak, termasuk dari DPR sebagai sebuah institusi legislatif pemegang fungsi pengawasan alokasi anggaran negara.

Alokasi anggaran dana pendidikan negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2010-2020. Bahkan, sejak tahun 2009 alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi batas minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Ia berharap bahwa alokasi anggaran yang begitu besar ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk pendidikan yang adil dan merata.

Dengan tema “Pendidikan Indonesia untuk Masa Depan Bangsa dan Kemanusiaan”, seminar ini berusaha menjawab isu-isu krusial dunia pendidikan.

“Seri ke-3 webinar MWA kali ini fokus terhadap pendidikan. Isu yang diangkat tidak hanya pada hal pembentukan kecerdasan, namun juga tentang hal yang perlu dilakukan agar institusi pendidikan dapat berbagi tugas mendidik manusia Indonesia dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti industri, komunitas, ormas dan lembaga pemerintah atau swasta,” ujar Ketua MWA UI, Saleh Husin.

Selain mengundang Puan Maharani, pada sesi kedua di Seri 3 webinar itu, juga hadir narasumber lain, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek RI, Nadiem Makarim, BA, MBA, anggota Majelis Wali Amanat UI dan CEO Blue Bird Dr (HC) Noni Purnomo, Randy Jusuf (Managing Director, Google Indonesia), dan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UI, Prof Dr rer nat Abdul Haris.*

Baca juga: Puan minta kepala daerah jujur sampaikan status COVID-19 di wilayah
Baca juga: Puan: Pemenuhan kebutuhan Alutsista harus sesuai karakteristik negara