Disiplin ASN Papua Barat jadi catatan khusus BKN RI

Manokwari (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat agar tidak menciderai kepercayaan masyarakat karena malas bekerja di kantor.

Ia memberikan penekanan khusus bagi kepala daerah beserta pimpinan perangkatnya agar mampu memastikan serta bertanggungjawab terhadap disiplin ASN di daerah itu.

Hal itu dia tegaskan dalam pertemuan bersama bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Rabu, di Manokwari.

"Bagaimana kita mau membangun kualitas kinerja kalau ASN jarang ngantor, jangan sampai tidak hadir tapi gajinya tetap dibayar negara, itu namanya menciderai kepercayaan masyarakat," katanya.

Ia juga mengatakan, peran aktif kepala daerah dan pimpinan OPD terhadap disiplin ASN akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada publik.

"Kalau semua ASN sudah hadir, baru diminta bekerja sesuai target-targetnya. Kalau mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja, maka pimpinan wajib beri solusi agar diajari," katanya.

Ia mengakui, belum punya data tentang pelanggaran disiplin ASN di Papua Barat. Dia berharap Badan Kepegawaian Daerah harus punya data ASN yang jarang masuk kantor supaya ada penegakkan disiplin berupa sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"PP Nomor 53/2010 menegaskan bahwa ASN dan PPPK kalau tidak masuk kantor selama 45 hari dalam setahun itu sudah diberhentikan. Kepala daerah harus tegas, jangan dibiarkan ASN tidak tidak masuk kantor bertahun-tahun tapi terima gaji," kata dia.