Ke DPR, Menteri PUPR usulkan anggaran Rp100,46 triliun pada 2022

Pada 2022, akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan pagu anggaran indikatif pada 2022 kepada DPR sebesar Rp100,46 triliun.

"Pagu indikatif TA 2022 Kementerian PUPR sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPM/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 adalah sebesar Rp100,46 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Menurut Basuki, pagu indikatif untuk tahun 2022 tersebut meliputi belanja operasional pegawai sebesar Rp2,87 triliun, belanja operasional barang (komponen 002) Rp2,23 triliun, dan anggaran pendidikan Rp4,56 triliun.

Kemudian, dana pemeliharaan sarana/prasarana dan jaringan, yang terdiri atas pemeliharaan rutin, berkala/rehabilitasi dan cadangan darurat/bencana
Rp22,45 triliun, serta kontrak tahun jamak yang diterbitkan sampai Maret 2021 sebesar Rp29,82 triliun.

Di samping itu, pagu tersebut juga mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi serta prioritas nasional berlanjut, terdiri atas belanja nonoperasional, padat karya, eskalasi/tunggakan, dan pengadaan lahan nonprogram strategis nasional (non-PSN) Rp18,64 triliun.

Menteri PUPR juga menyampaikan pada 2022 akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dengan tujuh prioritas nasional yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Selain itu; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup; meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas polhuhankam dan transformasi pelayanan publik.