Menteri Agama Digugat Jika Bubarkan Ahmadiyah

Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan melakukan gugatan hukum terhadap negara, khususnya Menteri Agama, jika membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Ketua Badan Pengurus YLBHI Erna Ratnaningsih di Jakarta, Rabu menyatakan Jamaah Ahmadiyah adalah organisasi keagamaan yang sah secara hukum sehingga mereka berhak untuk menjalankan kegiatannya, salah satunya yaitu menjalankan keyakinan dan beribadah menurut keyakinannya.

"Apabila Menteri Agama melakukan tindakan pembubaran Jamaah Ahmadiyah maka YLBHI akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menggugat negara khususnya Menteri Agama," kata Erna.

Menurut Erna, YLBHI tidak melakukan pembelaan terhadap aqidah dari kelompok tertentu, namun berkomitmen melakukan pembelaan terhadap korban kekerasan atas nama agama.

Pada kesempatan itu YLBHI juga mendesak Menteri Agama Suryadharma Ali mencabut kembali penyataannya yang akan membubarkan Ahmadiyah karena hal tersebut dinilai di luar kewenangannya.

"Sikap ini mencerminkan negara, dalam hal ini Menteri Agama, telah melakukan diskriminasi kepada warganya dan melanggar hak konstitusional warga negara untuk dapat beribadah sesuai dengan kepercayaannya," kata Erna.

Sebelumnya Menteri Agama menyatakan Jamaah Ahmadiyah harus segera dibubarkan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Menurut YLBHI, mengacu pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pemerintah hanya dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat suatu ormas apabila ormas tersebut melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

"Dalam hal ini, Jamaah Ahmadiyah tidak pernah melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Sebaliknya mereka justru menjadi korban ormas-ormas yang mengatasnamakan agama atau kedaerahan," kata Erna
(S024/Z003)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010

3 September 2010

Kalau semua Rakyat Indonesia Dewasa dalam berpikir dan bertindak,seharusnya sudah sadar dari dulu,bahwa umat beragama selalu kacau tak dapat hidup rukun karena terus di adu domba oleh para koruptor2 yg ngaku2 sok alim dan sok suci.

Mereka2 inilah para petugas yg ada di DEPAG,MENAG .

Kalau Depag di bubarkan Rakyat Jauh lebih tentram dan Damai dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Depag dan menag adalah biangnya kekacauan.

0 0 Balas LaporkanHapus
3 September 2010

Menyedihkan sekali bangsa ini kalau seorang pejabatnya keblinger seperti Menag yang satu ini. Bikin masalah saja, saya sih sarankan rapikan dulu Deparemen Agama yang menjadi salah satu Departemen Terkorup di Negeri ini. Atau orang Partainya pak Menteri yang korupsi ?? Susah kalau menterinya orang Radikal dan Ketua Partai Politik. Sekali-kali menag dari agama lain kek, malu saya sebagai orang Islam

0 0 Balas LaporkanHapus
1 September 2010

Masalahnya, sekarang ini ada kelompok Islam tertentu (yang sering disebut sebagai Wahabi) yang bukan saja menyesatkan Ahmadiyah, tapi semua kelompok lain yang berbeda pemahaman dengan mereka dianggap sesat, musyrik, ahlul bid\'ah dsb, kecuali kelompok mereka sendiri yang dianggap paling benar. Nah, kalau Wahabi (yang juga sering mengaku sebagai salafy) itu berkuasa di Indonesia, apakah bukan tidak mungkin NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dll akan dibubarkan pula?

0 0 Balas LaporkanHapus
1 September 2010

Mengherankan sekali para birokrat di NKRI. Kalau sedikit berbeda saja sudah dianggap sesat dan harus dibinasakan.

Padahal mereka tidak menyembah berhala, sebagaimana para pejabat-pejabat yang masih banyak membawa upeti kepada utusan setan di Gunung Kawi, dan juga di tempat-tempat yang mereka anggap kramat atau dapat memberi kekuatan dan kekuasaan , dengan harga apapun...

0 0 Balas LaporkanHapus