PKS Kecewa Simpang Siur Isu Proyek Gedung DPR

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal mengaku kecewa atas kesimpangsiuran isu proyek pembangunan gedung baru DPR yang fantastis, padahal proyek Badan Urusan Rumah Tangga itu sudah dipimpin langsung oleh Ketua DPR.

Kepada pers di Gedung DPR di Jakarta, Rabu, ia mengakui bahwa pada periode DPR sebelumnya ia pernah mengusulkan pembubaran BURT dalam pembahasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Namun akhirnya diambil jalan tengah dengan merampingkan keanggotaan BURT, dan menjadikan kepemimpinan BURT berada langsung di bawah Ketua DPR. Harapannya pembahasan-pembahasan BURT dan produk-produknya menjadi lebih transparan, dan lebih memiliki pertanggungjawaban ke publik.

"Tapi kenyataannya tabiat BURT belum berubah, dan ironinya Ketua DPR kerap tidak tahu dan ikut mengkritisi produk-produk BURT yang dipimpinnya sendiri," katanya.

Mustafa juga menyesalkan para wakil ketua DPR yang kerap kali tidak mengetahui produk-produk BURT, padahal pimpinan DPR bekerja secara kolektif kolegial. "Saya menyayangkan kurangnya komunikasi diantara pimpinan DPR," ucapnya.

Oleh karena itu, fraksinya secara serius akan mengusulkan agar keberadaan BURT dievaluasi kembali, karena produk-produknya kerap kontroversial disamping pekerjaannya terlalu teknis bagi tugas anggota dewan.

FPKS meminta rencana pembangunan gadung baru DPR ditunda untuk dikaji kembali sampai ada kejelasan dan kesepahaman di pimpinan DPR. Apalagi ekspose yang ada dan terlanjur meluas di publik cenderung mengada-ada.

"Seperti kolam renang, Spa, taman rekreasi, dan lain-lain memberi kesan DPR sebagai tempat hiburan, saya sendiri tidak habis pikir dan prihatin, apalagi publik yang mendengarnya," katanya.

Seharusnya semangat penghematan, kesederhanaan, dan efektifitas kerja yang dikedepankan. FPKS berharap DPR menjadi rumah rakyat yang terbuka, mendidik, dan merupakan kebanggaan nasional. Rumah rakyat yang mudah diakses publik, menjadi arena kajian strategis, dan tempat pembelajaran antargenerasi.

"Misalnya disediakan fasilitas mimbar bebas tempat masyarakat berekspresi menyampaikan aspirasinya, ada lahan yang lapang untuk berdemonstrasi, bahkan kalau perlu dibuatkan tembok aspirasi yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bebas mencorat-coretkan aspirasinya," demikian Mustafa Kamal.

(D011/S026)